BOGOR, Denting.id – Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga (KNPK) Indonesia mendesak pemerintah agar menjadikan konsep pembangunan ramah keluarga sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum KNPK Indonesia, Prof. Euis Sunarti, dalam workshop bertajuk Urgensi Kebijakan dan Implementasi Rekomendasi Pembangunan Ramah Keluarga (PRK), Sabtu (14/12/2024).
Baca juga : Pendakian Gunung Salak Ditutup Sementara Akibat Cuaca Ekstrem, Ungkap Balai TNGHS Bogor
Menurut Prof. Euis, berbagai permasalahan sosial yang dihadapi Indonesia saat ini pada dasarnya bermuara pada pentingnya kebijakan yang memperhatikan ketahanan keluarga.
“Pihak-pihak yang melakukan upaya apa pun, baik regulasi maupun kebijakan, termasuk pemerintah, harus selalu memikirkan dampaknya terhadap keluarga,” ungkapnya
Baca juga : Swargiloka Waterland, Spot Wisata Air Bogor dengan HTM Rp10 Ribu, Kental Nuansa Alam
Sebagai contoh, ia menyoroti kebijakan transportasi umum yang menurutnya harus memperhatikan kenyamanan ibu hamil. Selain itu, ia juga mengkritisi jam kerja yang kerap kali tidak seimbang, baik di sektor pemerintah maupun swasta.
“Jangan sampai dari subuh sampai malam bekerja, padahal mereka punya keluarga. Terus, bagaimana anak-anaknya? Gaji kecil juga memengaruhi. Hal-hal ini harus dipertimbangkan,” tegasnya.
Dalam kegiatan ini, KNPK Indonesia mengajak semua pihak untuk menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Baca juga :Dishub Kabupaten Bogor Pertimbangkan Larangan Bus Melintas Di Jalur Puncak Saat Libur Nataru
Rangkaian Workshop dan HUT KNPK ke-4
Sementara itu, Sekretaris Pelaksana Workshop KNPK Indonesia, Viena Rosmiati Hasanah, mengungkapkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 55 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, praktisi, dan pemerhati ketahanan keluarga dari berbagai daerah.
“Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KNPK Indonesia ke-4,” ujarnya.
Workshop ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung penguatan ketahanan keluarga di Indonesia.
