Bogor, 18 Desember 2024 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya, resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Dewan Pengawas PDAM Seluruh Indonesia (Asdepamsi) di Hotel Salak The Heritage, Kota Bogor. Dalam pembukaannya, Bima menekankan pentingnya peran Asdepamsi dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto, khususnya terkait pengelolaan air bersih.
Jokowi Presiden RI Ke 7 Tengah Asyik Ikut Trend Emak-Emak Viral Nyanyi
Bima menyatakan bahwa hampir seluruh poin Asta Cita memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Asdepamsi, mulai dari pengembangan infrastruktur, industrialisasi, hingga swasembada pangan.
“Di Asta Cita nomor enam, pengembangan desa, ada akses air di situ. Nomor delapan bicara tentang lingkungan dan alam, ada air juga. Hampir semua Asta Cita memiliki irisan dengan tugas pokok dan fungsi Asdepamsi,” ungkapnya.
Ia juga membuka ruang dialog bagi pengurus Asdepamsi untuk meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan PDAM yang masih membutuhkan perhatian besar. “Saya akan selalu terbuka untuk berdialog dan berkomunikasi dengan pengurus Asdepamsi,” tambahnya.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, dalam sambutannya, menyebut Munas ini sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan visi dan misi Dewan Pengawas PDAM. Menurutnya, forum ini tidak hanya memilih Ketua Umum baru, tetapi juga menjadi sarana untuk menyusun kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan kompleks.
“Mulai dari peningkatan akses air bersih, tata kelola perusahaan, hingga efisiensi dan keberlanjutan operasional, semuanya menjadi isu utama yang harus dibahas,” ujar Hanafi.
Peran Strategis Dewan Pengawas
Hanafi menegaskan, PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran vital dalam menyediakan layanan air bersih. Untuk itu, pengawasan yang efektif dan akuntabel sangat diperlukan agar kualitas pelayanan terus meningkat.
“Tugas Dewan Pengawas bukan hanya memastikan operasional berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjaga penerapan Good Corporate Governance (GCG),” katanya.
Ia menekankan lima prinsip utama dalam pengawasan, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Selain itu, Dewan Pengawas harus memastikan target cakupan 100 persen layanan air bersih di Indonesia dapat tercapai.
Tantangan PDAM dan Target Penurunan NRW
Hanafi juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi PDAM, termasuk krisis air bersih akibat perubahan iklim, tekanan keuangan perusahaan, serta tingginya Non-Revenue Water (NRW) yang secara nasional rata-rata mencapai 33 persen.
“Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan penurunan NRW menjadi 25 persen pada tahun 2024. Keberhasilan ini akan berdampak besar pada peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Hanafi menegaskan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi prioritas dalam setiap langkah operasional dan investasi PDAM. Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap tantangan air bersih, khususnya di daerah terpencil.
Viral, Mobil Terbakar Di Jalan Margonda Kota Depok
Munas V Asdepamsi ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Dewan Pengawas PDAM di Indonesia dalam memastikan akses air bersih yang merata, berkelanjutan, dan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat.
