BOGOR, Denting.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menggelar Kongres I pada 27-28 Desember 2024 di Mega Hotel, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara ini akan dihadiri oleh pengurus DPP P-PPPK RI, DPW P-PPPK RI dari 38 provinsi se-Indonesia, DPD P-PPPK se-Pulau Jawa, serta perwakilan Forum PPPK lainnya.
Baca juga : Pemkot Bogor Hati-Hati Tangani Lahan Jalan Merdeka, Kasatpol PP, Ada Gugatan yang Dimenangkan Ahli Waris
Sekretaris Umum DPP P-PPPK RI, Ahmad Wasiran, S.Pd, menjelaskan bahwa tujuan utama Kongres adalah untuk mempererat silaturahmi dan komunikasi antar PPPK dari berbagai daerah dan bidang kerja. Kongres ini bertujuan memperkuat organisasi, membangun solidaritas, serta membangun jejaring dan berbagi pengalaman.
“Tujuan khusus kongres adalah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terkait PPPK yang dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik untuk ASN PPPK,” ujar Wasiran kepada BeritaSiber.com, Senin (23/12/2024).
Baca juga : Rencana Perubahan Arus Lalu Lintas di Jalan Mayor Oking Kota Bogor, Dishub Siapkan Solusi Atasi Kemacetan
Wasiran menambahkan, kongres juga menjadi wadah bagi PPPK untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada kesejahteraan dan karier ASN PPPK.
Salah satu harapan besar yang disampaikan dalam kongres ini adalah agar pemerintah segera merealisasikan Peraturan Pemerintah tentang teknis UU No. 20/2023 tentang ASN yang sudah melalui Uji Publik di Kementerian PAN-RB pada 4 Juli 2024, termasuk mekanisme pemberian pensiun bagi ASN PPPK.
Lebih lanjut, Wasiran berharap agar pemerintah memberikan kesempatan bagi ASN PPPK untuk berkarir, termasuk naik golongan, jabatan, dan menempati jabatan struktural. Ia juga menegaskan bahwa masa perjanjian kerja bagi ASN PPPK seharusnya berlaku hingga usia pensiun, dan agar pemerintah daerah tanggap dalam merealisasikan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal ini penting untuk menghindari kesenjangan antar daerah di Indonesia, seperti dalam hal tunjangan fungsional dan kenaikan gaji berkala (KGB).
Kongres ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan ASN PPPK di seluruh Indonesia.
