Jakarta.Denting.id,31 Desember 2024 – Perseteruan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanas menyusul pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
Presiden Joko Widodo secara tegas membantah tuduhan bahwa dirinya pernah mengusulkan perpanjangan masa jabatan. Jokowi bahkan meminta agar isu tersebut ditanyakan langsung kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
“Jangan mem-framing jahat seperti itu, enggak baik. Tidak pernah saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun,” ujar Jokowi di Solo, Senin (30/12).
KPK: Mantan Direktur Narkoba Polda Metro Belum Pernah Lapor LHKPN
Hasto Singgung Ambisi Kekuasaan
Pernyataan Hasto sebelumnya menyebutkan bahwa PDIP berkomitmen menjaga konstitusi dan menolak segala bentuk perpanjangan masa jabatan presiden. Ia bahkan menyinggung mantan kader PDIP yang menurutnya memiliki ambisi kekuasaan yang melampaui batas.
“Demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi, termasuk menolak gagasan tiga periode yang melanggar konstitusi,” kata Hasto dalam pernyataan video pada Kamis (26/12).
Hasto juga menyindir pihak-pihak yang menurutnya mengintimidasi agar PDIP tidak memecat individu tertentu demi menjaga stabilitas politik.
Jokowi Tantang Langsung
Jokowi merespons dengan nada tegas dan meminta Hasto untuk menunjukkan bukti atas tuduhannya.
“Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus? Enggak pernah ada,” tegas Jokowi.
Emak-Emak Freestyle Di Jalan Raya, Aksi Berbahaya Yang Viral Di Media Sosial
Terseretnya Hasto dalam Kasus KPK
Isu ini muncul di tengah situasi sulit bagi PDIP setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi. Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa partainya tetap solid dalam menghadapi ujian politik ini dan akan terus mendukung upaya penegakan hukum.
Sementara itu, pengamat politik melihat dinamika antara Jokowi dan PDIP sebagai bagian dari ketegangan yang mencuat menjelang Pemilu 2024. Pertarungan pengaruh di internal partai dan kepemimpinan nasional diduga menjadi salah satu pemicu perseteruan ini.
