BOGOR, Denting.id – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke objek wisata Hibisc Fantasy di Kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa (14/1). Sidak ini dilakukan untuk meninjau kelengkapan perizinan wahana wisata milik PT. Jaswita Jabar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti pentingnya peran PT. Jaswita Jabar sebagai perusahaan milik pemerintah dalam memberikan contoh terkait kepatuhan terhadap peraturan perizinan.
“Wisata itu diatur dalam Perda, termasuk Perda RTRW, apalagi ada APBD di dalamnya. Mungkin awalnya niat baik, tetapi kemudian jadi melanggar,” kata Iwan.
Baca juga : DPMD Kabupaten Bogor Diterpa Isu KKN Terkait Renovasi Gedung dan Pengadaan Mebeleur
Dalam sidak tersebut, DPRD menemukan sebanyak 18 dari total 34 bangunan di kawasan Hibisc Fantasy belum mengantongi izin, termasuk wahana bianglala. Pemerintah Kabupaten Bogor pun mengambil langkah dengan menghentikan sementara operasional kawasan wisata tersebut.
Iwan meminta pihak manajemen Hibisc Fantasy segera menyelesaikan proses perizinan untuk memastikan tertib administrasi. “Kita mengingatkan karena akan ada dampak lingkungan hidup yang lebih luas, bahkan sampai ke Kota Bogor dan Jakarta,” jelasnya.
Selain itu, sidak juga menemukan dugaan perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikamasan yang merupakan hulu Sungai Ciliwung. Namun, berdasarkan kajian sementara, belum ditemukan pelanggaran terkait hal tersebut.
Baca juga : Guru SLB di Cibinong Diganjar Umroh oleh Pemkab Bogor
Direktur PT. Jaswita Jabar, Angga Qadhafi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti prosedur perizinan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan PTPN I Regional 2 sebagai pemilik lahan.
“Kami ingin perizinan berjalan dengan benar. Kami sudah berdiskusi dengan PTPN agar satu visi, bahkan Amdal sudah selesai sejak Oktober 2024. Dengan itu, kami memutuskan untuk beroperasi,” ujar Angga.
Hibisc Fantasy baru mulai beroperasi sebulan terakhir. Namun, dengan temuan ini, operasional kawasan wisata tersebut terpaksa dihentikan sementara hingga seluruh perizinan diselesaikan.
