KABUPATEN BOGOR (Denting.id) – Dugaan penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang melibatkan salah satu kepala sekolah di wilayah Parung Panjang menuai sorotan tajam. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mendesak pemerintah daerah untuk mencopot kepala sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.
Sastra mengungkapkan rasa kecewanya atas dugaan praktik yang mencoreng dunia pendidikan itu.
“Dugaan penggelapan dana PIP itu sangat miris. Di zaman sekarang masih saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan dana yang seharusnya untuk membantu siswa,” ujar Sastra, Rabu (15/01/2024).
Baca juga : 20 Wilayah di Kota Bogor Mati Air hingga Dini Hari, Tirta Pakuan Ungkap Penyebabnya
Ia menegaskan, jika terbukti bersalah, kepala sekolah yang bersangkutan harus dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tindakan tegas dan pembelajaran bagi yang lain.
“Kalau itu benar terjadi, saya berharap ada tindakan tegas. Oknum seperti itu harus dicopot dan diberi contoh supaya kejadian serupa tidak terulang lagi,” tegasnya.
Sastra juga memastikan bahwa DPRD akan meminta Inspektorat Kabupaten Bogor untuk turun tangan dan memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum berlaku.
Baca juga : Marak Pungli dan PKL di Alun-Alun Kota Bogor, Satpol PP Siap Lakukan Penertiban
“Jika terbukti, sanksinya harus tegas sesuai aturan. Pemerintah Daerah, khususnya Inspektorat, harus segera mengambil tindakan,” tambahnya.
Menurutnya, perlakuan tidak bertanggung jawab seperti ini bisa berdampak buruk pada reputasi Kabupaten Bogor di mata Pemerintah Pusat.
“Akibat ulah oknum semacam ini, Kabupaten Bogor bisa mendapat catatan buruk dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Inspektorat harus bertindak tegas, termasuk memberikan teguran keras atau pencopotan jabatan bagi pelaku,” pungkasnya.
Baca juga : Polisi Tangkap Sindikat Pengedar Uang Palsu di Kupang, Satu Orang Ditangkap
Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat dana PIP adalah program bantuan yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan segera mengambil langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di wilayah tersebut.
