Bogor, Denting.id – Keberlanjutan program Biskita Trans Pakuan kini berada di bawah sorotan tajam DPRD Kota Bogor, setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengumumkan tidak akan memperpanjang subsidi bagi program tersebut.
Baca juga : Pemerintah Kota Bogor Terus Lanjutkan Proyek Pemindahan Balai Kota ke Katulampa
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor segera menyusun skenario pendanaan untuk program Biskita. Desakan ini bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian tentang keberlanjutan layanan transportasi tersebut.
“Semua skenario, kajian teknokrat, dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan dan kita harus bersiap,” kata Rusli, Rabu (15/1/2025).
Rusli mengingatkan Dishub untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam penyusunan kajian dan perencanaan, terutama Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 yang mengamanatkan pemerintah Kota Bogor untuk menyediakan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Ia menyatakan bahwa Biskita sudah memenuhi amanat tersebut, namun perlu ada optimalisasi, terutama dalam hal integrasi kendaraan antar koridor dan penyelarasan dengan program rerouting angkot yang telah ada.
“Kalau memang tidak bisa menyusun, tinggal mencontek saja ke Jakarta terkait pengelolaan Trans Jakarta. Jika ada hal-hal yang bagus untuk ditiru kan tidak salah juga. Yang penting masyarakat terlayani kebutuhan dasarnya,” tegas Rusli.
Lebih lanjut, Rusli meminta Dishub untuk kembali melibatkan Organda Kota Bogor dalam perencanaan operasional Biskita. Dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti pemilik angkot dan koperasi, diharapkan tidak terjadi konflik horizontal dan proses perencanaan transportasi dapat berjalan lancar.
“Program ini membutuhkan dukungan semua pihak, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan perlu merangkul semua stakeholder,” ujar Rusli.
Rusli menilai permasalahan transportasi di Kota Bogor sudah cukup kronis, dengan banyak program yang gagal berjalan dengan baik dalam sepuluh tahun terakhir. Ia tidak ingin Biskita yang telah diperjuangkan bersama Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor menjadi program yang menghilang begitu saja, seperti halnya program Trans Pakuan yang sebelumnya diinisiasi oleh PDTJ.
DPRD Kota Bogor berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin, dapat menuntaskan permasalahan transportasi dengan memasukkan program-program komprehensif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Semoga program-program penataan transportasi bisa dituangkan dalam RPJMD nantinya,” ungkap Rusli.
Rusli juga mengapresiasi kinerja PJ Wali Kota Bogor yang terus berkoordinasi dengan DPRD untuk memastikan kelangsungan program Biskita. Ini tercermin dari telah dianggarkannya Rp10 miliar melalui APBD 2025, dengan tambahan Rp11 miliar pada APBD Perubahan 2025, jika program Biskita dapat terlaksana dengan baik.
Baca juga : Kemenhub Siapkan 20 Bus untuk Layanan BTS Cibinong-Puncak Mulai Februari 2025
“Tentu kami selalu mendukung Pemkot Bogor dari sisi anggaran, asalkan kajian dan perencanaan sudah matang. Semoga Biskita yang sudah dirindukan masyarakat bisa kembali mengaspal dan kami dari DPRD akan memastikan hal tersebut,” tutup Rusli.
