JAKARTA (Denting.id) – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Ditjen Dikti Kemdiktisaintek) menggelar aksi demonstrasi di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1/2025). Demo ini ditujukan langsung kepada Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro, menuntut keadilan terkait pemberhentian salah satu pegawai, Neni Herlina.
Para ASN mengenakan pakaian hitam, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, serta membawa spanduk dengan tulisan keras seperti, “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!” serta “Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga.”
Spanduk lain terpampang di depan gedung bertuliskan, “Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah, suka main tampar, dan main pecat.”
Baca juga : 38 Keluarga Bencana di Bogor Selatan Dibuatkan Rumah Baru
Latar Belakang Pemecatan
Aksi ini dipicu oleh pemecatan Neni Herlina, seorang ASN yang bekerja di bidang Prahum Ahli Muda dan Penanggung Jawab (Pj) Rumah Tangga Kementerian. Neni mengungkapkan bahwa pemecatannya berawal dari ketidaksesuaiannya dalam menangani pemasangan internet di rumah dinas Menteri Satryo.
Neni menjelaskan bahwa pemasangan internet berlangsung hingga malam hari, tetapi tidak selesai, sehingga membuat Satryo marah. Akibatnya, Satryo mengirim pesan WhatsApp yang menyatakan pemecatan Neni.
Rekaman suara yang diduga Satryo juga viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terdengar pria yang marah karena masalah air tidak menyala di rumah dinas.
Baca juga : Babak Baru Kasus Pagar Laut Tangerang: Sertifikat SHM dan SHGB Jadi Sorotan
Respons Menteri Satryo dan Kemendiktisaintek
Menteri Satryo membantah tudingan bahwa dirinya bersikap kasar dan memecat ASN tanpa dasar. Ia menegaskan bahwa aksi demo terkait kebijakan rotasi, promosi, dan mutasi besar-besaran untuk menyelaraskan struktur organisasi kementerian sesuai arahan Presiden.
“Demo ini lebih kepada ketidaksiapan beberapa pihak atas kebijakan mutasi. Intinya, kami sedang melakukan bersih-bersih,” ujar Satryo.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, menambahkan bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal wajar dalam organisasi. Ia memastikan dialog dengan pegawai akan terus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Baca juga : Tim Transisi Dedie-Jenal Bahas Visi dan Misi Bersama Pemkot Bogor
Tanggapan Istana, Kemenpan RB, dan DPR
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mendorong agar Kemendiktisaintek menyelesaikan persoalan ini melalui dialog internal.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Komisi X untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan di kementerian tersebut. Sementara itu, Kemenpan RB menegaskan bahwa pemberhentian ASN harus sesuai prosedur dan memiliki alasan yang jelas.
Ke Mana Arah Penyelesaian?
Polemik ini menjadi sorotan publik, terutama terkait transparansi dan perlakuan adil terhadap ASN. Pemerintah diminta memastikan penyelesaian konflik ini tidak hanya melalui dialog, tetapi juga evaluasi kebijakan yang mendasar.
Baca juga : Ribuan Lampion Hiasi Jalan Suryakencana untuk Bogor Street Festival Cap Go Meh 2025
