Bogor, Denting.id – DPRD Kota Bogor secara resmi mengumumkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk mendukung tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, saat menemui massa aksi mahasiswa Universitas Pakuan di gedung DPRD Kota Bogor.
“Kami DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Anggaran tersebut akan kami minta kepada Pemkot agar dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan masyarakat,” ujar Rusli dengan tegas.
Langkah efisiensi ini dilakukan sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/SJ. Rusli menambahkan, DPRD menyadari pentingnya mengalihkan anggaran untuk membantu masyarakat yang tengah membutuhkan perhatian lebih di sektor-sektor krusial.
Dalam rangka memastikan alokasi dana berjalan dengan tepat sasaran, Rusli mengajak elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal proses penyusunan anggaran. “Kami melalui Banggar sudah bersepakat dan membutuhkan bantuan semua elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bisa mengawal kebijakan ini,” tambahnya.
Pengumuman ini disambut baik oleh para mahasiswa Universitas Pakuan yang sedang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Bogor. Para mahasiswa menyatakan dukungan atas langkah DPRD yang dinilai berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Waduh! Jembatan di Citeureup Bogor Ambruk Putus Akses Sukamakmur, Ini kata Rudy Susmanto
Kamu Tahu di Bogor Bisa Telepon Pemerintah Buat Ngeluh? Ini Kata Dedie Rachim
Kejagung Selidiki Kasus Korupsi Minyak Mentah, Nama Ahok Muncul dalam Pemeriksaan
Rusli berharap kebijakan ini dapat membantu menyelesaikan berbagai isu sosial di Kota Bogor, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. “Ini komitmen kami. Tolong kawal dan jaga. Jangan sampai uang rakyat tidak kembali ke rakyat,” tutupnya.
Dengan pengalihan anggaran ini, DPRD Kota Bogor menunjukkan langkah nyata dalam mendukung pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan rasional.
