Bogor,Denting.id-Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama beberapa Menteri,melakukan kunjungan untuk meninjau sejumlah titik lokasi diwilayah Bogor Selatan yang berpotensi menimbulkan bencana,(6/3/2025).
Diantaranya kawasan yang memiliki kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Rudy Susmanto menegaskan bahwa salah satu langkah penting yang diambil adalah pemasangan plang pengawasan di beberapa lokasi sebagai tanda dimulainya proses tindak lanjut.
“Kami mendampingi para Menteri karena beberapa titik yang kami kunjungi adalah kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Kami ingin memastikan masyarakat dapat melihat langkah konkret yang akan diambil,” ujar Bupati Bogor.
Bupati Bogor juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan tepat.
“Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menjaga kelestarian alam. Kebijakan ini tidak hanya untuk Bogor, tetapi untuk seluruh masyarakat di wilayah Jabodetabek,” kata Rudy Susmanto.
Langkah ini diambil untuk mengevaluasi semua izin yang telah diterbitkan, dan untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bogor baru-baru ini mengeluarkan peraturan Bupati yang mencabut pendelegasian kewenangan terkait perizinan yang sebelumnya diserahkan kepada masing-masing SKPD.
Rudy juga menanggapi kemungkinan pencabutan izin yang telah diberikan pada kawasan yang melanggar aturan.
“Jika terbukti ada pelanggaran, kita akan evaluasi dan menindaklanjuti dengan langkah yang tegas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
“Kita harus bersama-sama menjaga alam ini, karena kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada Bogor, tetapi juga pada wilayah-wilayah lain di sekitar Jakarta,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Bupati Rudy Susmanto berharap dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hanif, menjelaskan tentang perubahan tata ruang di kawasan hulu yang menjadi sumber bencana.
“Kami menemukan bahwa sebagian besar kawasan yang harusnya dilindungi kini telah diubah menjadi kawasan pertanian, padahal kawasan tersebut memiliki fungsi penting sebagai resapan air tanah,” jelasnya.
Hanif menambahkan bahwa kebijakan penggunaan lahan yang salah dapat memperburuk potensi bencana seperti banjir dan longsor.
“Kami akan terus melakukan kajian ilmiah dan mengawasi penggunaan lahan agar tidak merusak ekosistem yang ada,” ujarnya. (Tim Komunikasi Publik / Diskominfo Kabupaten Bogor)
Bupati Rudy juga merencanakan silaturahmi bersama Gubernur Jawa Barat, beberapa Menteri, dan kepala daerah lainnya dalam acara buka puasa bersama yang dijadwalkan pada Kamis depan di Pendopo Kabupaten Bogor.
Dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan tindak lanjut kebijakan dan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
