Jakarta, Denting.id – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Menurutnya, jika ada indikasi kuat, maka kasus tersebut pasti sudah ditindak sejak dulu.
“Ya kalau ada kecurigaan, sudah digebuk sejak dulu,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan di rumahnya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (6/3/2025).
Jokowi menjelaskan bahwa Pertamina merupakan perusahaan BUMN besar dan kuat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan sistem manajemen yang solid. Ia juga menyoroti pentingnya peran direksi dan komisaris dalam mengawasi tata kelola perusahaan.
“Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen ada yang namanya direksi, dirut, dan juga pengawasan dari komisaris,” katanya.
Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran direksi dan komisaris di Pertamina dipilih melalui proses seleksi ketat oleh Tim Penilai Akhir (TPA), yang melibatkan Menteri BUMN dan Menteri ESDM sebelum akhirnya mendapat persetujuan dari presiden.
“Yang semua itu dipilih lewat proses, yakni proses TPA, dilihat Menteri BUMN, Menteri ESDM, lewat TPA baru masuk ke saya. Tidak bisa semua secara ujug-ujug (dadakan). Karena ini menyangkut pengelolaan aset yang besar sekali,” tegasnya.
Namun, terkait dugaan korupsi yang terjadi pada periode 2018-2023 dan kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung, Jokowi menekankan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
“Kalau sekarang ada masalah tahun 2018-2023 ya diproses saja sesuai hukum yang ada, siapapun,” ujar Jokowi.
Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina
Sementara itu, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, termasuk sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama, yang terjadi dalam rentang waktu 2018-2023.
Hingga kini, total sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya merupakan petinggi di sub-holding PT Pertamina, sementara tiga lainnya berasal dari pihak swasta.
Jokowi juga menegaskan bahwa seluruh produk Pertamina telah melalui proses verifikasi dan uji kelayakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas). Meski begitu, ia mengakui bahwa potensi penyelewengan tetap bisa terjadi di mana saja.
“Semua produk Pertamina yang saya tahu telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Migas. Semua ada proses, produknya juga ada proses, semua dites, dicek. Tapi, apapun, semua penyelewengan bisa saja terjadi,” tuturnya.
Baca juga : Pemkot Bogor Larang Sahur On The Road Selama Ramadan 2025
Baca juga : Ramadan Ini, Harga Kolang Kaling Melonjak Hampir 100 Persen di Bogor
Dengan proses hukum yang sedang berjalan, publik kini menantikan langkah Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus ini dan menindak tegas para pelaku yang terlibat.
