Jakarta, Denting.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menanggapi isu kembalinya Orde Baru sebagai hal yang tidak berdasar dan hanya sebuah imajinasi.
Menurutnya, tuduhan terkait militerisasi dan kemungkinan kembali ke otoritarianisme Orde Baru adalah berlebihan, tidak beralasan, dan penuh insinuasi.
Pigai menyebutkan bahwa pemikiran tersebut berasal dari memoria passionis, yaitu ingatan akan penderitaan masa lalu, yang menyebabkan pemberitaan dan opini yang berkembang saat ini menciptakan ketakutan akan militerisasi, otoritarianisme, serta pelanggaran HAM yang akan mengekang kebebasan sipil dan warga negara.
Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa pemikiran tersebut tidak relevan karena perbedaan signifikan antara pemerintahan saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan era sebelumnya.
DPRD Jabar Optimis Efisiensi Anggaran Berdampak Positif
Hujan Es Tasikmalaya Fenomena Langka, BPBD Imbau Waspada Cuaca Ekstrem
Potensi Wisata Sungai Banjarmasin Seperti Thailand
Saat ini, Indonesia justru mengalami apa yang disebutnya surplus demokrasi, yang tercermin dari banyaknya oposisi yang menang dalam Pilkada 2024, seperti di DKI Jakarta.
Selain itu, Pigai mencatat sejumlah indikator positif, seperti adanya respons terhadap aksi demonstrasi Indonesia Gelap, keterlibatan Kementerian HAM dalam kasus grup musik Sukatani, kebebasan berpendapat di media sosial, serta tidak adanya penangkapan terhadap jurnalis.
