Bogor, Denting.id — Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, memberikan klarifikasi mengenai ketidakhadirannya saat pembongkaran Hibisc Fantasy, Puncak, yang dilakukan oleh Gubernur Dedi Mulyadi (Demul). Ia menjelaskan dirinya sedang mengikuti pengajian rutin bersama anggota Satpol PP.
“Begitu saya tahu Gubernur ada di lokasi, saya langsung menuju, namun pembongkaran sudah selesai,” kata Cecep, dikutip Kamis (13/3/2025).
Dia juga menyatakan tidak mendapat informasi terkait kehadiran Dedi Mulyadi secara jelas, yang menyebabkan miskomunikasi dalam penugasan tersebut.
Gubernur Demul melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Puncak pada Kamis (6/3/2025), untuk menertibkan bangunan Hibisc Fantasy yang dianggap melanggar aturan. Dalam operasi tersebut, Dedi Mulyadi mencari keberadaan Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, yang tidak tampak di lokasi.
Menurut Cecep, miskomunikasi menjadi penyebab utama ketidakhadirannya. Ia menyatakan bahwa dirinya berada di lokasi, namun tidak bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi karena adanya miskomunikasi. Ia menambahkan bahwa pimpinan yang memberikan perintah seharusnya mendampingi dalam situasi tersebut.
Selain itu, Cecep menuturkan bahwa Satpol PP Kabupaten Bogor memiliki program mengaji setiap pagi mulai pukul 07.30 WIB. Program ini mewajibkan anggota membaca minimal satu atau dua ayat Al-Qur’an setiap harinya selama Ramadan. Ia menegaskan bahwa saat pembongkaran berlangsung, dirinya sedang menjalankan kegiatan tersebut.
Meskipun tidak hadir secara langsung, Cecep memastikan bahwa sekitar 30 anggota Satpol PP Kabupaten Bogor tetap terlibat dalam proses pembongkaran. Beberapa anggota ditugaskan untuk membersihkan puing-puing dan menyemprot jalan guna mendukung kelancaran proses tersebut.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penertiban bangunan ilegal. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan semua pihak dapat bekerja sama demi kepentingan masyarakat.
Komunikasi yang efektif perlu terlaksana dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan program penertiban dan pembangunan dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Baca juga: Gubernur Demul: BUMD Hanya Bendera, Hibisc Puncak Ternyata Dimodali Perorangan
