Jakarta, Denting.Id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI di kepemimpinannya tak akan melakukan penggusuran dalam proses pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung.
Pramono menyebut dirinya mengedepankan pendekatan secara manusiawi kepada warga yang terdampak pembebasan lahan untuk pelebaran Sungai Ciliwung.
“Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” kata Pramono, Jumat, (14/3/2025).
Baca Juga: Prapeadilan Kandas, Hasto Jalani Sidang Perdana Hari Ini
Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai, jika normalisasi Ciliwung berjalan tuntas, maka akan mengurangi 40 persen dampak banjir Jakarta.
“Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” tutur Pramono.
Pada Kamis, 13 Maret, Pramono mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menanggulangi banjir Jakarta.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut pemerintah pusat akan mendampingi Pemprov DKI dalam pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari Pengadegan hingga Rawajati.
Total luas pengadaan tanah yakni sekitar 11 hektare atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung.
“Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” ungkap Nusron.
Baca Juga: MAKI Soroti Febri Diansyah Jadi Pengacara Hasto, Sebut Rawan Konflik Kepentingan
Nusron menargetkan pengadaan tanah selesai pada akhir Mei, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2025. Sehingga, diharapkan perekonomian masyarakat yang akibat dampak banjir bisa diminimalisasi.
“Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear,” tutur dia
