Bogor, Menjelang Lebaran 2025, pemerintah Indonesia telah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat. Berikut adalah informasi terbaru mengenai bansos yang dicairkan sebelum Lebaran:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Pencairan tahap kedua PKH dipercepat antara Januari sampai Marer 2025 sebelum Lebaran. Besaran bantuan bervariasi tergantung kategori penerima manfaat (KPM):
– Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tiga bulan.
– Anak SD/MI: Rp225.000 per tiga bulan.
– Anak SMP/MTs: Rp375.000 per tiga bulan.
– Anak SMA/SMK: Rp500.000 per tiga bulan.
– Lanjut usia (70 tahun ke atas): Rp600.000 per tiga bulan.
-Penyandang disabilitas berat:Rp600.000 per tiga bulan.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
BPNT tahap kedua juga dipercepat pencairannya sebelum Lebaran. Besaran bantuan adalah Rp200.000 per KPM per bulan, disalurkan melalui saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-Warong atau agen resmi.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
BLT Dana Desa untuk periode Januari hingga Maret 2025 telah disalurkan pada Maret 2025 dengan besaran Rp300.000 per bulan per KPM. Penyaluran dilakukan di kantor desa setempat atau diantar langsung oleh perangkat desa.
4. Bantuan Sosial Beras 10 Kg
Bantuan beras 10 kg per bulan telah disalurkan pada Januari dan Februari 2025. Penyaluran untuk empat bulan berikutnya akan ditentukan kemudian, dengan mempertimbangkan aspek seperti masa panen raya.
5. Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Besaran bantuan:
– SD/MI: Rp450.000 per tahun.
– SMP/MTs: Rp750.000 per tahun.
-SMA/SMK:Rp1.800.000 per tahun.
6. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM)
BLT BBM tahap pertama telah disalurkan pada Maret 2025 dengan besaran Rp300.000 per bulan, dibayarkan setiap dua bulan sekali. Program ini bertujuan mengurangi dampak kenaikan harga BBM dan PPN.
Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bansos berjalan lancar sebelum Lebaran 2025, dengan total alokasi anggaran sekitar Rp50 triliun. Masyarakat diimbau untuk memeriksa status kepesertaan dan jadwal pencairan melalui situs resmi pemerintah atau kantor desa setempat.
Masyarakat bisa melakukan tahapan sebagai berikut:
* Menanyakan ke RT/RW:
Jika Anda merasa berhak mendapatkan bansos, tetapi belum terdaftar atau belum mendapatkan informasi, Anda bisa menanyakan langsung kepada RT/RW setempat.
* Membawa KTP dan KK:
Saat menanyakan ke RT/RW, jangan lupa untuk membawa KTP dan KK sebagai bukti identitas.
* Mengajukan Usulan:
Jika Anda merasa memenuhi syarat, Anda bisa mengajukan usulan penerima bansos melalui RT/RW atau kelurahan setempat.
* Mengecek di Cek Bansos:
Anda juga bisa mengecek status bansos melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi “Cek Bansos”.
* Menggunakan Aplikasi Cek Bansos:
Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store dan ajukan permohonan bansos di menu “Usul Penerima Bansos”.
* Menunggu Verifikasi:
Setelah mengajukan usulan, tunggu verifikasi dari pihak berwenang untuk mengetahui apakah pengajuan Anda diterima atau tidak.
* Pengaduan:
Jika ada masalah terkait bansos, Anda bisa menghubungi call center pengaduan bansos Kemensos RI di nomor telepon 171 atau melalui aplikasi dan situs SP4N Kapor (lapor.go.id).
* Informasi Tambahan:
Anda juga bisa menghubungi call center 021-4265115 (jam operasional: 08.00 – 17.00 WIB) atau WA 0821 1142 0717 untuk pertanyaan atau masalah terkait bansos.
* Saluran Pengaduan:
Masyarakat yang mengalami kendala dengan distribusi bansos, seperti kemungkinan salah sasaran atau pungli, bisa mengirimkan pesan ke alamat email: bansoscovid19@kemsos.go.id, atau nomor Whatsapp 0811-10-222-10.
Baca juga: Bisa Gagal Verifikasi, Segera Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Maret 2025
