Jakarta, denting.id – Partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa sebanyak 309 perempuan atau 19,92 persen dari total peserta mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah pilkada di Indonesia.
Hal ini disampaikan Bima dalam Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan pada Tahun Politik yang digelar di Jakarta, Senin (17/3).
Menurutnya, peningkatan ini menunjukkan bahwa perempuan semakin berani terjun ke dunia politik dan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk maju dalam kontestasi elektoral.
“Jika kita bandingkan dengan Pilkada 2015, partisipasi perempuan hanya 7,47 persen atau 124 orang. Sementara di Pilkada 2020, angkanya juga masih rendah, yakni hanya 11 persen atau 161 peserta. Jadi, kenaikan ini cukup signifikan,” ujar Bima.
Baca juga : DPR dan Pemerintah Bahas Tiga Klaster Utama dalam RUU TNI
Perempuan Kian Kompetitif di Pilkada
Dari total 309 kandidat perempuan dalam Pilkada 2024, sebanyak 109 orang berhasil memenangkan kontestasi, yang terdiri atas:
- 2 gubernur,
- 5 wakil gubernur,
- 9 wali kota,
- 15 wakil wali kota,
- 34 bupati, dan
- 44 wakil bupati.
Bima juga menyebutkan bahwa beberapa wajah baru dari kalangan perempuan berhasil menjadi pemimpin daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa kader-kader perempuan semakin kompetitif dan mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa partisipasi perempuan tidak hanya sekadar soal jumlah, tetapi juga kualitas keterwakilan dalam pemerintahan daerah.
“Yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa banyak perempuan yang maju, tetapi juga bagaimana mereka bisa membawa kebijakan yang berdampak bagi masyarakat luas,” jelasnya.
Baca juga : Prabowo Pimpin Ratas Hilirisasi, Fokus pada Penciptaan Lapangan Kerja
Tantangan Perempuan di Dunia Politik
Meski terjadi peningkatan, Bima mengakui bahwa perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam dunia politik.
Salah satu kendala terbesar adalah minimnya ruang di internal partai politik untuk kader perempuan berkembang.
“Kaderisasi di partai politik itu sangat menentukan eksistensi perempuan. Kalau ruang bagi perempuan di internal partai masih terbatas, maka sulit bagi mereka untuk maju ke tahap berikutnya,” ungkapnya.
Selain itu, jaringan perempuan yang terbentuk pasca-Reformasi belum cukup kuat untuk mendorong keberhasilan kandidat perempuan di pilkada.
Ia menilai perlu ada dukungan lebih besar dari berbagai pihak agar perempuan bisa bersaing dengan kandidat laki-laki.
Bima juga menyoroti pentingnya membangun narasi yang kuat dari kader perempuan yang berhasil memenangkan pilkada.
Menurutnya, perempuan harus mampu mengartikulasikan berbagai isu yang lebih luas, bukan hanya isu gender semata.
“Kalau kita lihat, cukup banyak perempuan yang bisa mengangkat isu-isu yang lebih luas, seperti ekonomi, pendidikan, hingga pemerintahan yang transparan,” katanya.
Baca juga : BRI Luncurkan QRIS TAP, Kemudahan Transaksi Digital dalam Genggaman
Dorongan untuk Regulasi yang Lebih Inklusif
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, Bima menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap membuka ruang bagi gagasan-gagasan baru mengenai peningkatan kualitas kepemimpinan perempuan.
“Kami percaya bahwa semakin inklusif proses politik, maka kualitasnya juga akan semakin baik. Forum seperti ini menjadi momentum untuk mendorong regulasi yang lebih mendukung peran perempuan di dunia politik,” pungkasnya.
Dengan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024, diharapkan ke depan perempuan tidak hanya hadir dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi juga mampu membawa perubahan yang berarti dalam tata kelola pemerintahan daerah.
