Jakarta, Denting.id – Kalangan pengusaha di Indonesia semakin geram dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (Ormas). Mereka kerap melakukan pemalakan, pungutan liar (pungli), hingga meminta “jatah” dari proyek-proyek yang ada.
Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa Presiden telah memberikan instruksi kepada aparat untuk menindak tegas aksi-aksi pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu.
“Presiden sudah perintahkan TNI-Polri untuk menindak hal semacam itu. Nanti akan dipelajari lebih lanjut, yang jelas harus ada tindakan tegas,” ujar Luhut di Kantor Presiden, Rabu (19/3/2025).
Pengusaha Terus Ditekan Ormas
Keluhan terhadap praktik premanisme ini juga disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani. Menurutnya, banyak pelaku pemalakan berasal dari oknum yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mencari keuntungan dari proyek-proyek yang sedang berjalan.
“Kebanyakan mereka itu nggak punya kerjaan. Jadi cari-carinya kayak begitu,” ungkap Hariyadi.
Tak hanya itu, menurutnya, aksi premanisme semakin meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri. Oknum-oknum Ormas tersebut bahkan meminta jatah Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pengusaha.
“Karena ini sudah terjadi bertahun-tahun, sebagian pengusaha terpaksa memberikan THR kepada Ormas agar bisnis tetap berjalan lancar. Tapi kembali lagi, situasi di tiap daerah berbeda-beda,” ujar Hariyadi.
Investasi Terancam Gagal Akibat Premanisme
Aksi premanisme berkedok Ormas juga disebut sebagai salah satu faktor yang menghambat realisasi investasi di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menilai bahwa perlu ada diskusi lebih lanjut untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Menurut saya, perlu ada komunikasi yang lebih baik. Kalau investasi masuk dan berjalan lancar, maka akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan,” ujar Rosan saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Rosan juga menekankan pentingnya peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar. Sebab, selain membuka peluang kerja, investasi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kawasan ekonomi khusus.
Baca juga : Jelang Mudik Lebaran, Kemenpar Ingatkan Wisatawan Waspada Penipuan Penginapan
Dengan meningkatnya tekanan dari pengusaha dan pemerintah, diharapkan ada langkah konkret untuk menumpas aksi premanisme yang semakin meresahkan dunia usaha dan menghambat investasi di Indonesia.
