Jakarta, denting.id – Sektor pariwisata Indonesia kembali menghadapi tantangan setelah beberapa pemerintah daerah melarang pelaksanaan study tour bagi siswa sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menyusul meningkatnya jumlah kecelakaan yang melibatkan rombongan wisata pelajar.
Namun, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menilai langkah tersebut kurang tepat dan justru berisiko merugikan industri pariwisata.
Menurutnya, permasalahan utama yang harus diperbaiki adalah aspek keselamatan transportasi, bukan melarang kegiatan wisata pendidikan.
Keselamatan Transportasi Jadi Sorotan
“Kalau yang dianggap bermasalah adalah operator transportasi darat, maka mereka yang seharusnya dikenai sanksi, bukan malah melarang program study tour,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (23/3).
Belakangan ini, pemerintah daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengeluarkan kebijakan yang melarang pelaksanaan study tour.
Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan faktor keselamatan serta efektivitas pembelajaran, menyusul beberapa insiden kecelakaan yang melibatkan bus rombongan pelajar.
Namun, Hariyadi berpendapat bahwa kebijakan tersebut seharusnya tidak mengorbankan sektor pariwisata yang turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, kegiatan study tour dapat tetap berjalan dengan memastikan standar keamanan transportasi yang lebih ketat.
“Kebijakan mengenai karyawisata seharusnya disesuaikan dengan program sekolah dan kemampuan siswa. Jika sekolah ingin mengadakan study tour ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri, seharusnya tidak ada larangan,” tegasnya.
Hariyadi juga meminta para kepala daerah untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini agar industri pariwisata tidak terdampak lebih jauh.
Baca juga : Merokok Berlebihan Bisa Ganggu Kesehatan Mental, Ini Bahayanya!
Peran Pengawasan Transportasi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda), Ateng Aryono, menyoroti pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap operator angkutan pariwisata.
Menurut Ateng, meskipun keselamatan telah menjadi bagian dari standar operasional angkutan, masih ada oknum operator transportasi yang mengabaikan standar keamanan demi menekan harga dan meraih keuntungan lebih besar.
“Persaingan di sektor transportasi sering kali berfokus pada harga, dan ini membuat beberapa operator memilih memangkas biaya hingga mengabaikan aspek keselamatan,” ungkapnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa banyak perusahaan transportasi yang tetap menjaga izin dan standar keselamatan dengan baik.
Oleh karena itu, solusi yang lebih efektif adalah memperketat inspeksi dan pemantauan terhadap operator angkutan, bukan melarang study tour secara keseluruhan.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dan bagian dari budaya operasional,” tambahnya.
Ateng berharap kebijakan yang dibuat tetap mempertimbangkan pertumbuhan industri pariwisata.
Ia menegaskan bahwa pendekatan terbaik adalah memperbaiki sistem transportasi agar lebih aman, bukan membatasi kegiatan wisata pendidikan yang memiliki manfaat besar bagi siswa dan sektor pariwisata secara umum.
Baca juga : “Qodrat 2” Hadir Lebih Seram dan Penuh Aksi, Tayang Lebaran 2025
