Jakarta, Denting.id – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) merespons usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri, menyatakan bahwa Polri menghargai setiap masukan yang bersifat konstruktif. Namun, ia menegaskan bahwa penerbitan SKCK sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.
“Apabila itu masukan yang konstruktif, kami juga akan menghargai, dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (24/3/2025).
Ia menambahkan bahwa SKCK merupakan salah satu bentuk pelayanan operasional kepolisian yang diatur dalam konstitusi, termasuk sebagai persyaratan dalam proses rekrutmen pekerjaan.
“Khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran dalam bekerja,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai telah mengirimkan surat usulan pencabutan SKCK kepada Kapolri pada Jumat (21/3/2025). Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nickolay Aprilindo, menyatakan bahwa usulan ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap narapidana residivis di berbagai lembaga pemasyarakatan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat riwayat hukum mereka.
“Alhamdulillah, Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nickolay dalam keterangannya.
Baca juga : LBH Pers Desak Mabes Polri Usut Tuntas Teror terhadap Tempo
Kementerian HAM berharap usulan ini dapat membuka akses lebih luas bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Hingga saat ini, Mabes Polri masih mempertimbangkan usulan tersebut dan akan melakukan kajian lebih lanjut.