Jakarta, denting.id – Keselamatan siswa dalam kegiatan eduwisata seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, realitanya, banyak sekolah lebih memilih kendaraan murah tanpa mempertimbangkan standar keamanan. Kementerian Pariwisata pun menyoroti hal ini sebagai masalah serius yang perlu segera dibenahi.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa, mengungkapkan bahwa banyak sekolah tidak menggunakan jasa agen travel resmi dan malah memilih opsi transportasi yang lebih murah namun kurang aman.
“Teman-teman dari travel juga mengeluh karena sekolah-sekolah tidak menggunakan jasa travel yang tepat dan lebih mencari yang murah,” ujar Rizki dalam diskusi bersama media di Jakarta, Rabu (26/3).
Menurutnya, faktor keselamatan harus menjadi perhatian utama baik oleh pengelola destinasi wisata maupun wisatawan itu sendiri. Keputusan sekolah untuk menggunakan kendaraan dengan harga lebih murah sering kali berisiko dan dapat menyebabkan kecelakaan, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Baca juga : Prabowo dan Jokowi Buka Puasa Bersama di Istana
Belajar dari Negara Lain
Rizki menilai bahwa Indonesia bisa belajar dari Singapura dalam menerapkan standar keamanan eduwisata. Di negara tersebut, eduwisata dikelola dengan ketat, termasuk dalam penggunaan agen travel yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
“Pemerintah harus memastikan agen travel yang digunakan memiliki kendaraan yang layak dan aman bagi siswa,” tambahnya.
Di Indonesia sendiri, Kemenpar telah berdialog dengan asosiasi travel untuk menyusun pedoman yang bertujuan meningkatkan keselamatan wisatawan. Sayangnya, pelaksanaannya tertunda karena keterbatasan anggaran.
Imbauan dan Regulasi
Kemenpar juga mengimbau sekolah-sekolah untuk tidak hanya mencari harga murah, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan. Jika aturan ini tidak dipatuhi, Kemenpar membuka kemungkinan untuk menerapkan sanksi bagi sekolah yang mengabaikan standar keselamatan dalam eduwisata.
Jika pedoman keselamatan eduwisata ini berhasil disusun dan diterapkan, regulasi tersebut dapat membantu mengantisipasi lonjakan wisatawan, terutama pada momen liburan panjang seperti menjelang Lebaran.
Selain itu, Kemenpar berupaya memastikan informasi terkait destinasi wisata dan desa wisata dapat diakses oleh masyarakat melalui platform digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan serta kenyamanan wisatawan dalam memilih destinasi yang sesuai.
“Kami juga memperkenalkan platform-platform digital yang terhubung dengan Kementerian, seperti SISPARNAS dan JADESTA, untuk membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan yang lebih aman,” pungkas Rizki.
Kemenpar berharap, dengan adanya regulasi dan edukasi yang lebih baik, eduwisata di Indonesia dapat berkembang menjadi kegiatan yang aman, nyaman, dan tetap memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi para siswa.
Baca juga : DPR Desak Pemerintah Pastikan Kelayakan Kapal Jelang Mudik
