Jakarta, Denting.id – Isu reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat usai perayaan Lebaran 2025. Selain persoalan kinerja, sorotan publik juga tertuju pada komunikasi sejumlah menteri yang dinilai buruk dan kerap menimbulkan blunder.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menilai perlunya Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap para pembantunya di kabinet. Evaluasi tersebut, menurutnya, dapat merujuk pada hasil survei opini publik serta penilaian kualitatif terkait kinerja kementerian dan lembaga negara.
“Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder,” kata Guntur saat dikonfirmasi pada Sabtu (5/4/2025).
Guntur mencontohkan pernyataan blunder Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, saat menanggapi insiden teror kepala babi yang dikirim ke kantor redaksi Tempo. Menurutnya, Hasan justru menormalisasi teror terhadap jurnalis melalui candaan yang tidak pantas.
“Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers,” tegasnya. Ia menambahkan, “Yang bisa bergurau untuk mengatakan tidak takut pada teror, yakni korban yang jadi sasaran. Kalau pihak lain ikut-ikut bergurau, artinya dia menormalisasi teror pada pers.”
Sorotan terhadap Menteri Ekonomi
Guntur juga menyoroti persoalan ekonomi nasional yang belakangan ini menunjukkan tren memburuk. Melemahnya nilai tukar rupiah serta anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sorotan utama, terlebih dalam situasi ketegangan global yang dipicu kebijakan tarif impor tinggi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
“Kinerja kabinet di bidang ekonomi perlu dievaluasi karena memburuknya ekonomi dalam beberapa bulan terakhir,” ujarnya.
Secara khusus, Guntur menyoroti rangkap jabatan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang juga menjabat sebagai CEO Danantara. Ia menilai posisi ganda tersebut menciptakan konflik kepentingan dan membingungkan publik.
“Pemain bola sekaligus jadi wasit,” sindirnya.
Meski begitu, Guntur menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa PDIP tetap konsisten berada di luar pemerintahan.
Baca juga : Didit Prabowo Kunjungan Lebaran ke Megawati dan Jokowi, Dipuji Wapres Gibran
“Reshuffle hak prerogatif presiden, PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
