Jakarta, Denting.id – Desakan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah di Pertamina kian menguat. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Jampidsus bertindak tegas, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Jika Jaksa Agung dengan Jampidsus tidak mampu menuntaskan dengan menangkap semua pihak yang terlibat, kami minta mereka dengan kesatria mengundurkan diri,” ujar Yusri dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).
Soroti Kontrak Minyak Irak
Yusri juga menyoroti kontrak jangka panjang antara Pertamina dan perusahaan minyak Irak, State Organization for Marketing of Oil (SOMO), yang disebut masih berlangsung. Kerja sama tersebut melibatkan pengadaan tiga juta barel minyak mentah Basrah per bulan.
Menurut Yusri, awalnya kontrak tersebut ditandatangani pada 2012 dengan skema Crude Oil Processing Deal (COPD) menggunakan kilang SK Energy di Korea Selatan, dan kemudian diperpanjang dengan pengalihan pengolahan ke kilang Shell di Singapura. Ia mempertanyakan proses penandatanganan yang dinilai janggal.
“Saat kontrak ditandatangani di Irak, tim negosiasi awal dari internal Pertamina yang dipimpin Gigih Prokoso justru tidak diikutsertakan. Yang ikut malah pengusaha Reza Chalid,” ungkap Yusri.
Pekerja Siap Turun ke Jalan
Ketua Umum ASPIRASI, Mirah Sumirat, disebut siap menggerakkan ribuan pekerja untuk melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, para pekerja menjadi korban langsung dari bobroknya tata kelola dalam pengadaan energi.
CERI juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Tata Kelola Impor (TKI), Tata Kelola Organisasi (TKO), serta efisiensi antara subholding Pertamina, seperti Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina Patra Niaga (PPN), Pertamina International Shipping (PIS), dan Pertamina Hulu Energi (PHE).
Dugaan Adanya Makelar Kasus
Pengamat intelijen Sri Rajasa menambahkan, ada indikasi keterlibatan makelar dalam kasus korupsi migas ini. Ia menduga praktik adu domba antar penegak hukum dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan oknum aktivis anti-korupsi.
“Mereka tampil seolah-olah memerangi korupsi, padahal ada agenda tersembunyi untuk melindungi koruptor,” ujarnya.
Sri mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan Kejaksaan Agung, KPK, dan BPK untuk menuntaskan kasus ini, termasuk membongkar mafia migas dan makelar jabatan.
Respons Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di sektor energi. Menurutnya, proses hukum sedang berjalan dan pemerintah tidak akan tinggal diam.
“Lagi diurus itu semua. Oke, kami akan bersihkan. Kami akan tegakkan hukum,” kata Prabowo di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
Baca juga : MAKI Desak Kejagung Perluas Penyidikan Dugaan Korupsi Pertamina
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus membela kepentingan rakyat dan tidak akan memberikan ruang bagi praktik yang merugikan negara.
