Jakarta, Denting.id — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan rencana penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk program pembangunan Sekolah Rakyat. Penandatanganan tersebut akan melibatkan sekitar 200 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, yang telah mengusulkan aset berupa tanah atau bangunan sebagai lokasi sekolah.
“Di sisi lain kita juga sudah menyusun MoU atau perjanjian kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota yang telah mengusulkan baik itu berupa aset gedung maupun aset tanah,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).
Penandatanganan MoU tersebut direncanakan berlangsung pada akhir April atau awal Mei, dan akan dilakukan di hadapan Presiden.
“Kira-kira itu nanti di akhir bulan ini atau awal bulan depan kita akan lakukan MoU di depan presiden. Tepatnya perjanjian kerja sama dengan tidak kurang dari 200 gubernur, bupati, dan wali kota,” ungkapnya.
Selain pemerintah daerah, sejumlah kementerian dan lembaga negara juga akan terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
“Jadi banyak sekali yang terlibat di sini. Di samping Kemenko PMK, ada juga KSP, Mensesneg, BP Taskin sebagai pengarah dan pembina. Termasuk juga Mendagri dan kementerian-kementerian lain yang ikut membantu,” jelas Gus Ipul.
Adapun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) disebut menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, termasuk dalam hal penyusunan kurikulum hingga rekrutmen guru dan siswa.
“Utamanya adalah tentu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena di dalam Inpres itu yang diberi tugas untuk menyusun kurikulum dan rekrutmen guru,” ujarnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berkonsep boarding school atau berbasis asrama. Program ini menyasar pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem secara gratis. Operasional Sekolah Rakyat direncanakan dimulai pada Juli 2025.
Baca juga : Menag Nasaruddin Umar Dorong Pesantren Lebih Sejahtera, Inovatif, dan Moderat
Program ini menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan serta upaya memperluas akses pendidikan yang merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
