Jakarta, Denting.id – Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah merumuskan besaran gaji untuk para guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan bahwa beberapa skema gaji telah dipertimbangkan, dengan nilai paling rendah setara Upah Minimum Regional (UMR).
“Saya belum berani menyebut angka, tapi sudah ada beberapa. Insya Allah akan kita sesuaikan dengan tanggung jawabnya. Harapan kita lebih dari UMR,” ujar Syaifullah Yusuf saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).
Guru-guru Sekolah Rakyat nantinya akan direkrut dari tenaga pengajar yang telah memiliki sertifikasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka akan dikontrak melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pegawai yang sudah berstatus ASN atau PPPK umumnya telah bertugas di daerah, yang pada dasarnya juga kekurangan guru. Jadi, tentu prioritas kami adalah tidak mengganggu proses belajar-mengajar di tempat para guru itu sudah bekerja,” jelasnya.
Proses rekrutmen tenaga pengajar direncanakan dibuka pada paruh kedua April 2025, bersamaan dengan penerimaan peserta didik. Seluruh proses ini ditargetkan rampung pada Mei 2025.
“Ya, ini proses Insya Allah diharapkan di April ini, targetnya Mei tuntas,” katanya.
Untuk tahap awal tahun ajaran 2025–2026, sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan dibuka di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, Kalimantan, Aceh, dan Papua.
Syaifullah menyampaikan bahwa seluruh mekanisme penerimaan guru hingga penyusunan kurikulum akan disepakati melalui koordinasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Sosial.
“Hari ini nanti kita akan ketemu Kementerian PU kira-kira jam 12 siang. Kita juga akan lakukan koordinasi dengan Satgas Kurikulum dan Rekrutmen Guru-Siswa,” terangnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 200 sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin. Lembaga pendidikan gratis ini akan dikelola oleh Kemensos, dan seluruh kebutuhan peserta didik—mulai dari seragam, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan belajar—akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Pemerintah akan mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) untuk menjaring calon siswa. Anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 yang tidak terdaftar di Dapodik akan diprioritaskan, karena mereka dinilai sebagai anak yang putus sekolah.
Baca juga: Gus Ipul Siapkan MoU Pembangunan Sekolah Rakyat, 200 Kepala Daerah Akan Terlibat
“Kalau mereka tidak terdata dalam Dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” ujar Syaifullah, yang akrab disapa Gus Ipul.
