Jakarta, Denting.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini mengalami perubahan drastis akibat meningkatnya kebijakan proteksionisme, terutama dari Amerika Serikat. Perubahan ini dinilai telah mengguncang sistem kerja sama antar negara yang selama puluhan tahun dibangun pasca Perang Dunia II.
Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar di Jakarta, Kamis (10/4/2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa pasca Perang Dunia II, dunia mulai sadar akan pentingnya kolaborasi global. Hal itu ditandai dengan lahirnya institusi-institusi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
“Di dalam rangka untuk mengelola perekonomian dunia agar bisa membangun kembali pasca Perang Dunia Kedua,” ujarnya.
Namun, menurut Sri Mulyani, kekuatan institusi global tersebut kini semakin melemah, terutama karena Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump memilih keluar dari berbagai kerja sama yang mereka inisiasi sendiri.
“Shareholder utamanya, yaitu G7, terutama Amerika Serikat, sekarang tidak lagi percaya pada institusi yang dibuatnya. Ini memunculkan sistem yang bersifat unilateral,” jelasnya.
Perubahan tatanan ini telah menciptakan ketidakpastian yang tinggi dalam ekonomi global. Sri Mulyani menilai, hal ini juga mendorong munculnya blok-blok baru seperti BRICS, serta kebijakan ekonomi yang semakin mengedepankan kepentingan domestik masing-masing negara.
“Dalam situasi tidak pasti dan persaingan yang sangat tajam, insting setiap negara adalah menjaga kepentingan dalam negerinya. Maka muncullah pendekatan inward looking seperti ‘America First’, ‘China First’, hingga ‘Indonesia First’,” katanya.
Sri Mulyani juga menyoroti hilangnya batas antara kawan dan lawan dalam hubungan antar negara. Bahkan, dalam blok-blok kerja sama yang sudah terbentuk, semangat kolektif makin luntur.
“Tidak ada lagi definisi kawan atau lawan. Kebijakan tarif Amerika menjadi risiko besar karena dalam waktu dua bulan saja, dari Februari hingga April, telah mengubah lanskap perekonomian global,” ungkapnya.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia, kata Sri Mulyani, akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan fleksibilitas dalam menyusun kebijakan ekonomi. Ia menegaskan pentingnya sikap tanggap dan terbuka untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global.
Baca juga : Sri Mulyani: BPI Danantara Bisa Kolaborasi dengan New Development Bank
“Kita harus open minded, pragmatis, dan lincah. Kebijakan apa pun yang bisa segera dijalankan dan memberikan dampak positif harus segera kita ambil,” tegasnya.
