Jakarta, Denting.id – Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait lonjakan utang pemerintah di awal tahun anggaran 2025. Ia menilai alasan front loading atau penarikan utang besar di awal tahun yang disampaikan Sri Mulyani sebagai penjelasan yang berlebihan.
Menurut Awalil, strategi front loading sebenarnya telah dimulai pemerintah sejak akhir 2024 dan ditujukan untuk dicatat sebagai utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Mestinya jujur dikatakan pemerintah sedang kesulitan arus kas, sehingga harus berutang lebih awal,” kata Awalil dalam keterangannya, Kamis, 10 April 2025.
Ia menambahkan, kesulitan arus kas pada periode tertentu adalah hal yang wajar bagi pemerintah. Namun, penjelasan Sri Mulyani yang terkesan menyangkal kondisi tersebut dianggap tidak bijak.
“Investor pasti bisa membaca situasi ini, sehingga risikonya pemerintah akan lebih sulit mencari utang baru pada bulan-bulan mendatang. Atau terpaksa memberi yield yang tinggi, yang makin membebani pembayaran bunga,” ujar Awalil.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga akhir Maret 2025, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target APBN. Dari jumlah itu, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp270,4 triliun atau 34,8 persen, sementara penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp282,6 triliun atau 44 persen dari APBN. Adapun pembiayaan non-utang hanya mencapai Rp20,4 triliun.
Menanggapi lonjakan tersebut, Sri Mulyani menyebutnya sebagai bagian dari strategi front loading untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar global, terutama akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Jadi kalau kami melakukan front loading bukan karena kita tidak punya uang, itu memang strategi dari issuance untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa, 8 April 2025.
Baca juga : Tatanan Ekonomi Global Berubah, Sri Mulyani: Dunia Tak Lagi Punya Kawan atau Lawan
Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak sepenuhnya menjawab kekhawatiran publik mengenai kondisi keuangan negara dan efektivitas strategi pembiayaan yang digunakan.
