Jakarta, Denting.id – Pemerintah tengah memfinalisasi rencana peluncuran Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026, tepatnya Juli 2025. Sekolah Rakyat ini akan berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial (Kemensos), meski secara substansi pendidikan tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan.
Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Rabu, 9 April 2025.
“Kelembagaan Sekolah Rakyat akan berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), karena sekolahnya adalah milik Kemensos, walaupun secara substansinya oleh Kemendikdasmen,” ujar Rini dalam pernyataan resmi Kemensos yang dikutip pada Jumat, 11 April 2025.
Rini menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB bertugas menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga kependidikan serta aspek kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kementerian PANRB akan mendukung dari aspek SDM dan kelembagaan. Untuk SDM, kami bertugas memastikan mobilitas ASN guna memenuhi kebutuhan guru dan tenaga pendidik. Sementara kelembagaan akan kami perkuat melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Gus Ipul mengungkapkan bahwa proses seleksi guru akan mengutamakan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), disusul oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah ditempatkan, dan selanjutnya melalui skema PPPK paruh waktu.
Gus Ipul menyebutkan, hingga saat ini terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025 di daerah-daerah yang telah memiliki infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai.
“Setelah pertemuan ini, kami akan segera melakukan inventarisasi kebutuhan kepegawaian, termasuk mengundang Kepala BKN untuk pendataan guru di 53 lokasi yang telah siap,” pungkas Gus Ipul.
Baca juga : Gus Ipul Siapkan MoU Pembangunan Sekolah Rakyat, 200 Kepala Daerah Akan Terlibat
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi pendidikan inklusif bagi kelompok masyarakat rentan, dengan model penyelenggaraan yang melibatkan lintas kementerian dan dukungan SDM yang mumpuni.
