Jakarta, denting.id – Menteri PANRB Rini Widyantini mendorong percepatan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, mengingat proses pemberkasan masih berlangsung dan tenggat pengangkatan semakin dekat.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan SK CPNS dan PPPK Formasi Tahun Anggaran 2024 yang digelar secara virtual, Rabu (16/4), Rini meminta komitmen konkret dari seluruh instansi pusat dan daerah untuk segera menuntaskan tahapan administrasi pengangkatan.
“Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan,” tegas Rini.
Ia juga mengingatkan agar setiap instansi menyiapkan anggaran serta sarana pendukung, sekaligus menghentikan praktik rekrutmen pegawai non-ASN yang tidak sesuai regulasi.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 19 Maret 2025, sebanyak 179.025 orang diperkirakan akan diangkat sebagai CPNS dan 677.593 sebagai PPPK tahap I. Ditambah dengan sekitar 328.515 formasi PPPK tahap II yang masih berproses, total pengangkatan CASN 2024 diperkirakan melampaui 1,1 juta orang.
Baca juga : Lawatan Prabowo, Energi Baru untuk Ekonomi RI
“Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan,” ujar Rini.
Rini menegaskan, pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga CASN 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ke depan, rekrutmen ASN akan sepenuhnya berbasis sistem merit, seperti diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Ini bukan menutup akses, tapi membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara,” jelasnya.
Pengangkatan CPNS ditargetkan selesai paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK maksimal hingga Oktober 2025. Rini berharap sinergi antara pusat dan daerah bisa mempercepat seluruh tahapan, serta menyampaikan informasi publik secara akurat agar tidak terjadi simpang siur.
“Semua instansi dapat bergerak serempak, agar target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai,” tegas Rini.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, dari 542 instansi yang membuka formasi CPNS, sebanyak 374 telah menerbitkan NIP, sementara baru 32 instansi yang menerbitkan SK pengangkatan. Untuk PPPK tahap I, dari 612 instansi, 436 telah menerbitkan NIP, dan 44 sudah menerbitkan SK.
Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto mengapresiasi langkah percepatan ini. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita poin 7, yakni penguatan reformasi birokrasi, hukum, dan pemberantasan praktik-praktik korupsi.
“Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk rekrutmen ASN yang profesional dan berbasis sistem merit,” ujar Putranto.
Melalui rakor ini, pemerintah berharap tercipta kesamaan persepsi dan percepatan konkret di semua lini, guna menjamin proses pengangkatan CASN 2024 berjalan cepat, akuntabel, dan tepat waktu.
Baca juga : Prabowo Minta Dukungan Lintas Pihak untuk Evakuasi Warga Palestina