Bogor, denting.id – Komisi II DPRD Kota Bogor merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024 bersama seluruh mitra kerja di bidang pendapatan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam rapat tersebut, Komisi II menekankan pentingnya percepatan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan daerah.
Pembahasan dilakukan secara intensif dan konstruktif, dengan fokus pada evaluasi efektivitas tata kelola pendapatan dan optimalisasi potensi fiskal daerah.
Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan adalah penguatan ekosistem pembayaran digital, khususnya untuk sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan jenis pendapatan lainnya.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyusun roadmap transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi.
Ini bukan sekadar modernisasi, tapi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, Rabu (16/4/2025).
Baca juga : Rutin Briefing, PLN Pastikan Petugas Siaga 24 Jam
Komisi II juga menyoroti perlunya integrasi sistem digital antar-lembaga, termasuk antara BUMD, Badan Pendapatan Daerah, dan perangkat daerah terkait lainnya. Langkah ini diharapkan menciptakan ekosistem digital yang saling terhubung dan tidak berjalan secara parsial.
“Tanpa integrasi, digitalisasi hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Kita butuh sistem yang saling mendukung dan menyatu,” tambah Hasbi.
Selain itu, Komisi II memberikan catatan tentang pentingnya peningkatan kapasitas SDM, modernisasi infrastruktur teknologi informasi, serta edukasi publik untuk memastikan masyarakat dapat dengan mudah beradaptasi terhadap perubahan sistem pembayaran.
Melalui serangkaian pembahasan ini, Komisi II berharap arah pembangunan fiskal Kota Bogor ke depan menjadi lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Transformasi digital dipandang sebagai pondasi penting dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal dan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.
“Digitalisasi sektor pendapatan adalah investasi jangka panjang yang akan mendukung keuangan daerah lebih mandiri dan berkelanjutan,” pungkas Hasbi.
Baca juga : Supir Taksi Nekad Hadang Mobil Dedi Mulyadi di Puncak, Protes Transportasi Asing
