Sekolah Rakyat Siap Digelar 2025, 3.000 Siswa Tak Mampu Akan Dapat Pendidikan Gratis Berasrama

Jakarta, Denting.id – Kementerian Sosial (Kemensos) akan meluncurkan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026 sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Sebanyak 53 bangunan eksisting di berbagai daerah akan dioperasikan sebagai sekolah gratis berasrama, dengan daya tampung awal sekitar 3.000 siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, proses seleksi siswa Sekolah Rakyat akan dilakukan secara ketat dengan kriteria yang tengah disusun bersama pemerintah daerah. Salah satu syarat utama adalah siswa harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Pertama, harus masuk DTSEN, desil 1. Kalau tidak ada, bisa naik ke desil 2. Itu syarat administratif awal,” ujar Gus Ipul dalam rapat pembahasan usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Seleksi Melalui Survei Rumah

Program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Gus Ipul menegaskan bahwa calon siswa akan disurvei langsung ke rumahnya untuk memastikan latar belakang ekonomi keluarga.

“Ada survei untuk memastikan apakah mereka benar-benar bagian dari keluarga yang membutuhkan dukungan. Setelah itu ada seleksi administrasi dan kesehatan,” tambahnya.

Koordinasi Pusat dan Daerah Lewat Desk Sekolah Rakyat

Kemensos bersama kementerian dan lembaga terkait telah membuka Desk Sekolah Rakyat, forum koordinasi pusat-daerah yang digelar pada 16–17 April dan 21–23 April 2025 di Kalibata, Jakarta. Forum ini bertujuan menyamakan persepsi dan memverifikasi usulan dari pemerintah daerah, termasuk ketersediaan lahan untuk pembangunan.

Sekjen Kemensos Robben Rico menjelaskan, salah satu kriteria penting adalah tersedianya lahan minimal 5 hektare. Program ini diprioritaskan untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta daerah perbatasan yang banyak dihuni Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca juga : Pemerintah Siapkan Sekolah Rakyat untuk Masyarakat Miskin Ekstrem

“Ini adalah langkah konkret untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kami mendukung penuh upaya ini,” ujar Robben.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *