Jakarta, Denting.id – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan infrastruktur digital publik dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diinisiasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai, digitalisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi data serta memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
“Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (18/4/2025).
Pernyataan ini disampaikan usai rapat bersama perwakilan DEN di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Kamis (16/4). Menurut Gus Ipul, teknologi diperlukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, yang selama ini menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan.
“Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat,” tambahnya.
Selama ini, penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Namun, metode tersebut kerap menghadapi kendala akibat rendahnya literasi keuangan dan teknologi di kalangan penerima manfaat.
“Kalau sekarang misalnya kita menggunakan Himbara sebagai alat, itu juga tidak bisa diserap seluruhnya karena mereka tidak mengambil (bantuan), tidak mengerti, sakit, dan sebagainya. Akhirnya, sebagian disalurkan lewat PT Pos yang mendatangi langsung ke rumah-rumah,” jelasnya.
Meski tantangan itu ada, Gus Ipul menegaskan digitalisasi tetap harus dimulai, terutama pada kelompok masyarakat yang sudah melek teknologi. Kemensos, katanya, siap mengikuti rancangan digitalisasi yang sedang disusun oleh DEN.
“Bahwa sekian persen masyarakat masih menggunakan cara manual, akan kita bantu. Tapi intinya, mari kita mulai dari yang memungkinkan. Kita ikut saja,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha, menjelaskan pendekatan yang digunakan adalah konsep government digital dengan fokus pada efisiensi, inklusivitas, dan transparansi.
Tubagus mengungkapkan, infrastruktur digital publik atau Digital Public Infrastructure (DPI) yang akan diadopsi mencakup tiga komponen utama: identitas digital penerima manfaat, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data (data exchange).
“DPI ini akan memperbaiki data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melakukan verifikasi melalui digital ID, serta menyempurnakan sistem pembayarannya,” ujarnya.
Baca juga : Kemensos dan PANRB Bahas Gaji Guru Sekolah Rakyat, Minimal Setara UMR
Ia menambahkan, meskipun rencana ini masih dalam tahap pembahasan dengan Kemensos dan kementerian/lembaga terkait, pemerintah menargetkan peluncuran pengembangan infrastruktur digital publik untuk program Perlinsos pada Agustus 2025.
