Denting.id – Sebagai garda depan dalam legislasi daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat mengambil peran strategis dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menginisiasi diplomasi pembangunan melalui kegiatan dialog hearing bersama masyarakat Kota Bogor, Selasa (25/3/2025), sebagai bentuk respons terhadap realokasi besar-besaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan menyampaikan bahwa era pemerintahan baru 2025–2030 membawa harapan sekaligus tantangan besar bagi daerah, termasuk Kota Bogor yang menjadi etalase kawasan megapolitan dan sering menjadi sorotan utama pemerintah pusat dan provinsi.
“Efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengubah rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Maka harus ada penyesuaian dan sinergi lintas level pemerintahan agar program-program tetap berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelas Iwan.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga adalah pembangunan infrastruktur seperti underpass atau flyover di Kebon Pedes—lokasi rawan kecelakaan yang berada di jalur rel kereta api. Proyek ini diharapkan dapat masuk dalam skema anggaran provinsi tahun 2025.
Baca juga : Napak Tilas TNI AL-AS di Tulamben: Menyelami Jejak Perang Dunia II
Iwan memastikan bahwa hasil dialog tersebut akan menjadi bahan perjuangan DPRD di tingkat provinsi agar masuk dalam prioritas pembangunan. Menurutnya, sinergi cepat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan efisiensi anggaran.
Lebih lanjut, Iwan mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam merespons kebutuhan masyarakat. Ia menilai gaya kepemimpinan Dedi yang fokus dan sigap berdampak langsung pada percepatan realisasi aspirasi publik.
“Positifnya, aspirasi masyarakat seperti perbaikan jalan bisa langsung tertangkap dan cepat ditindaklanjuti. Kepemimpinan Pak Dedi punya konsentrasi kuat pada persoalan masyarakat. Namun tentu, dinas-dinas juga perlu siap bergerak cepat menyesuaikan realokasi anggaran di lapangan,” ujarnya.
Diketahui, Pemprov Jabar merencanakan realokasi anggaran sekitar Rp5,4 triliun untuk sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan, elektrifikasi rumah, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), dan revitalisasi sungai.
“Diplomasi pembangunan ini perlu terus diperkuat agar tidak ada tumpang tindih kebijakan dan aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara tepat sasaran. Kami di DPRD siap mendukung dan mengawasi prosesnya,” tegas Iwan.
Dengan semangat kolaboratif, Iwan Suryawan menegaskan bahwa aspirasi Kota Bogor bukan sekadar catatan, tetapi bagian dari prioritas perjuangan DPRD Jawa Barat di tengah dinamika pembangunan dan efisiensi anggaran nasional.
Baca juga : Bukan Sekadar Pasukan, Ini Misi Strategis di Balik 500 Batalyon
