Jakarta, denting.id – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk proaktif menciptakan pemilu yang aman, damai, dan partisipatif.
“Satu-satunya provinsi yang belum sukses pilkadanya adalah Papua, sehingga ini betul-betul menjadi atensi kami agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/4).
Ia menyatakan optimisme bahwa masyarakat Papua kini memiliki pemahaman politik yang semakin baik, yang menjadi modal penting untuk menyukseskan PSU secara kondusif. Namun, untuk menghindari potensi konflik, Ribka menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga masyarakat.
“Masalah keamanan tidak hanya terletak pada Polda atau Pangdam, tapi juga melibatkan satuan-satuan lembaga adat, tokoh gereja, tokoh adat, dan seterusnya, agar potensi konflik bisa diminimalisir,” tegasnya.
Baca juga : Eddy Soeparno: Investasi LG Batal Bukan Karena RUU TNI, Tapi Faktor Teknologi
Di sisi lain, Ribka menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran PSU secara efisien. Menurutnya, pembiayaan pemilu harus sesuai dengan standar dan selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong efisiensi anggaran untuk mendukung sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan meninjau ulang usulan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat keamanan. Rasionalisasi anggaran dinilai penting agar tidak terjadi pembengkakan biaya.
“Kami harap pembiayaannya tidak membengkak. Jadi mohon maaf sekali nanti kami akan rasionalisasi dan bicarakan bersama untuk menentukan nominal yang riil,” pungkas Ribka.
Baca juga : Anggota Komisi VII DPR RI Serap Aspirasi Perempuan Desa
