Jakarta, denting.id – Di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Dalam Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (22/4), Bima menyebutkan bahwa keterlibatan kepala daerah sangat krusial dalam memastikan keberhasilan program tersebut.
“Seluruh kepala daerah tidak bisa lepas tangan. Kami pastikan, kami monitor secara intensif,” tegas Bima.
Ia menjelaskan, pendirian Kopdes Merah Putih harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana kerja perangkat daerah, serta pengalokasian anggaran dari APBD. Kemendagri, kata Bima, akan melakukan pendampingan secara intensif kepada pemda dan pemerintah desa.
“Setelah berjalan, kami akan awasi secara rutin,” ujarnya.
Bima juga memaparkan tiga model pendirian Kopdes Merah Putih yang bisa diterapkan daerah, yaitu: membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, atau merevitalisasi koperasi desa yang sudah tidak aktif.
Adapun keputusan pembentukan Kopdes Merah Putih dapat diambil oleh pemerintah desa melalui Musyawarah Desa Khusus.
Baca juga : Eddy Soeparno: Investasi LG Batal Bukan Karena RUU TNI, Tapi Faktor Teknologi
Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana penerbitan Surat Edaran (SE) dari Kemendagri yang akan mengatur mekanisme pengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung percepatan program tersebut. BTT yang selama ini digunakan untuk penanganan kebencanaan juga dimungkinkan dialokasikan untuk program prioritas nasional seperti Kopdes Merah Putih.
“Jadi, BTT ini juga bisa dipakai untuk kegiatan strategis dari pusat,” tambah Bima.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.
Kegiatan ini turut diikuti secara virtual oleh pejabat kementerian/lembaga, kepala daerah, serta perwakilan pemerintah desa dari berbagai wilayah di Indonesia.
Baca juga : Anggota Komisi VII DPR RI Serap Aspirasi Perempuan Desa
