Bogor. denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan angkat suara soal polemik studi tour yang berkembang di masyarakat, buntut banyak laporan kepada dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sekolah tetap berniat menbawa siswa ke luar wilayah Jabar.
Menurut dia, kebijakan ekskutif perlu dukungan dari berbagai pihak untuk bisa berjalan baik. Bentuk dukungan yang diperlukan adalah duduk bersama membuka dialog antara Pemerintah provinsi bersama DPRD Jawa Barat melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta elemen masyarakat yang terkait dengan program studi tour.
Dalam komunikasi yang dibangun dengan berbagai elemen, perlu dibahas bagaimana implementasi yang bijaksana dari surat edaran (SE) nomor 64/PK.01/Kesra Tentang Study Tour Pada Satuan Pendidikan yang ditandatangani Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin ke depan.
“Saya kira, dibanding terus jadi polemik, protes, padahal SE-nya sudah dari penjabat gubernur sebelumnya dan kini viral seolah larangan mutlak dari gubernur baru, lebih baik, aturan berjalan, tapi segera juga ada komunikasi dengan semua elemen, bagaimana baiknya ke depan,” ujar Iwan di Bogor, Jumat, (25/4/2025).
Iwan menilai, ketika semua masalah studi tour hanya bertumpah ruah laporan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak akan selesai. Masalah bisa saja muncul dari berbagai sudut pandang masyarakat, bagaimana menafsirkan sebuah kebijakan yang dibuat sebelumnya, dengan implementasi dilakukan oleh komitmen, rasa dan gaya kepala daerah saat ini.
“Mungkin pak Gubernur saat ini hanya ingin mengimplementasikan SE dari Pj gubernur sebelumnya dengan menanggapi langsung kasus per kasus dan menegaskan aturan ke instansi terkait. Di satu sisi, ada pihak-pihak sekolah yang belum satu rasa. Tapi saya kira, aturan ini akan lebih indah dan elok kalau bicara juga dengan pihak pengelola tempat wisata edukasi dan pihak sekolah, bagaimana mengelola studi tour yang ramah kantong orang tua,” ungkapnya.
Ia memandang, sepanjang studi tour dilaksanakan sekolah dalam rangka kegiatan belajar mengajar dan tidak melanggar aturan serta tidak menberatkan orang tua murid, tidak mengapa.
“Kalau untuk KBM sebetulnya, tidak apa-apa, tetapi tidak harus keluar daerah, keluar wilayah dan tidak memberatkan orang tua,” katanya.
Cari bentuk regulasi yang tepat
Politisi PKS ini berpandangan, sebagai dewann perwakilan rakya, salah satu tugasnya adalah bersama pemerintah mendengarkan aspirasi dan membuat regulasi yang dibutuhkan masyarakat. Terkait polemik studi tour ini, jika komunikasi semua elemen masyarakat bisa terwujud dan menghasilkan aspirasi yang berdampak terhadap regulasi, maka dewan terbuka untuk membahasnya.
Meskipun tidak mudah mencari bentuk regulasi yang tepat untuk sebuah masalah, kata Iwan, ada beberapa opsi yang mungkin dikaji, di antaranya meningkatkan SE menjadi Pergub maupun jadi salah satu poin masukan revisi Perda Pendidikan, atau cukup hanya merevisi SE yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat.
Baca juga : Sultan HB X: Gedung Baru DPRD DIY Harus Jadi ‘Rumah Demokrasi Kerakyatan’
“Tentu supaya Gubernur tidak capek terus menangani satu per satu kasus, aspirasi masyarakat soal studi tour dari sekolah dirasa memberatkan orang tua, jika diperlukan membahas menjadi regulasi lebih kuat dan representatif suara masyarakat termasuk sekolah dan pihak wisata edukasi, kami terbuka,” kata Iwan.
Sekolah tidak boleh memaksa melanggar aturan
Sementara, lanjut Wakil Ketua DPRD Jabar, selama SE yang berlaku masih sama, maka sekolah patut mematuhi dan ikut seruan pemerintah untuk tidak mengadakan studi tour ke luar wilayah Jawa Barat. Bahkan, ajakan kepada siswa pun harus diubah, sekolah perlu bertanya kepada satu per satu murid akan ikut atau tidak sesuai pertimbangan orang tuanya dan tidak boleh ada paksaan.
“Jangan juga satu, dua suara orang tua yang mampu dianggap suara semua orang tua siswa, sehingga mengikat untuk semua siswa. Perlu ada komitmen dann komunikasi yang baik pihak sekolah deengan semua orang tua siswa, harus peka,” katanya.
Orang tua mengeluh ke Dedi Mulyadi
Sikap Gubernur Dedi Mulyadi yang tegas melarang studi tour ke luar wilayah Jawa Barat dan pihak sekolah tidak boleh memaksakan semua murid ikut studi tour terus bergulir di media sosial. Aksinya yang memecat guru di sejumlah daerah di antaranya Kota Depok, membuat warga semakin berani mengeluh ketika ada sekolah yang diam-diam tetap berencana studi tour ke luar Jawa Barat.
Terbaru, orang tua murid SMK KP di Bekasi mengeluhkan uang studi tour yang mencapai Rp6 juta dengan proses pembayaran dicicil Rp150 ribu per bulan disatukan dengan SPP bulanan menjadi Rp300 ribu per bulan kepada Dedi Mulyadi.
GubernUR Jawa Barat itupun menegaskan agar pihak sekolah menghentikan rencana study tour di SMK KP.
“Oke nanti, hari ini juga, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan,” kata Dedi berjanji kepada orang tua murid tersebut yang diunggah di akun media sosialnya.
Baca juga : Gubernur Banten: Otonomi Daerah Kunci Pemerataan Pembangunan
