Jakarta, denting.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempercepat langkah diversifikasi ekonomi menyusul tren penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang mengkhawatirkan. Provinsi ini tercatat memiliki pertumbuhan terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Sumatera, dengan angka hanya 0,77 persen pada 2024—jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 5,03 persen.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Z.A., menyampaikan pentingnya transformasi ekonomi daerah dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan menuju sektor-sektor potensial lainnya yang lebih berkelanjutan.
“Ketergantungan pada sektor pertambangan telah menjadi titik lemah dalam struktur ekonomi Bangka Belitung. Sudah saatnya mengubah mindset pembangunan yang selama ini terlalu bertumpu pada sumber daya alam tidak terbarukan,” ujar Safrizal dalam Musrenbang RKPD Provinsi Bangka Belitung 2025 yang digelar secara daring, Kamis (24/4).
Sebagai solusi strategis, Safrizal menekankan perlunya mengembangkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Meskipun Bangka Belitung bukan daerah agraris, menurutnya, inovasi lokal tetap memungkinkan untuk mendorong produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Saat menjabat sebagai penjabat (pj.) gubernur, Safrizal pernah mencetuskan dua gerakan berbasis komunitas, yakni SEMARAK BABEL (Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung) dan Hijau Biru Babelku.
“Gerakan ini berhasil menekan laju penurunan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, dan mengurangi angka kemiskinan. Inisiatif seperti inilah yang perlu dilanjutkan dan diperkuat,” ungkapnya.
Baca juga : TNI–Jepang Siap Satukan Kekuatan Siber
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengakselerasi program-program strategis nasional. Di antaranya adalah pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, hingga penyediaan 3 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kesinambungan program pusat dan daerah juga harus diperhatikan. Aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan mesti diakomodasi agar pengelolaan potensi daerah dapat optimal,” tegas Safrizal.
Musrenbang RKPD Bangka Belitung Tahun 2025 yang diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari perangkat daerah, perwakilan kabupaten/kota, hingga Forkopimda dan Kementerian PPN/Bappenas, disebutnya menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah pembangunan provinsi secara lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Baca juga : Mendagri Buka Pintu Usulan Daerah Istimewa
