Bogor, denting.id – Pemerintah Kota Bogor mempercepat proses pembebasan lahan di kawasan Lawang Gintung untuk membangun jalur baru menuju Stasiun Batutulis, menggantikan Jalan Saleh Danasasmita yang longsor. Luas lahan yang akan dibebaskan mencapai sekitar 3.000 meter persegi, dan diharapkan menjadi solusi cepat untuk memulihkan konektivitas Bogor Selatan ke pusat kota.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mendorong agar pembebasan lahan dan pembangunan jalan baru dilakukan tanpa menunda lagi, mengingat mobilitas dan aktivitas ekonomi warga sudah terganggu selama lebih dari sebulan. Ia mendorong penggunaan dana Biaya Tak Terduga (BTT) untuk mempercepat proses ini.
“Bisa pakai BTT agar cepat menangani. Kemarin Komisi IV sudah cek langsung dan berkoordinasi dengan Pemkot Bogor. Bisa lewat dana BTT atau perubahan anggaran, yang penting cepat,” kata Iwan Suryawan, Senin (29/4/2025).
Politisi PKS yang akrab disapa Abah Iwan itu juga mengingatkan risiko kerusakan pada jalan alternatif yang kini menjadi tumpuan warga. Ia meminta agar pemerintah mempercepat pembukaan jalur baru demi menghindari masalah lebih besar.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa pembebasan lahan dilakukan bersamaan dengan perbaikan di area longsor, yang akan difungsikan menjadi ruang terbuka hijau “Leuweung Batutulis”. Untuk pembangunan jalur baru, Dedie menegaskan bahwa Pemkot Bogor telah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan.
“Setelah TPT (Tembok Penahan Tanah) selesai, kita fokus ke jalur baru. Pembebasan lahannya terus berjalan. Kita pastikan semua bisa selesai tahun ini,” ujar Dedie.
Baca juga : Panglima TNI Sambut Kepala Staf Pasukan Bela Diri Jepang, Fokus Penguatan Militer
Jalur baru ini nantinya akan langsung menghubungkan kawasan Lawang Gintung ke Stasiun Batutulis, sesuai hasil kajian geologi yang menyebut jalan lama tidak lagi layak digunakan karena adanya mata air di bawah permukaan tanah.
Pembangunan jalur baru akan dibiayai dengan skema pembagian 50 persen antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bogor. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 45 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan bahwa setelah lahan dibebaskan, langkah selanjutnya adalah penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan penilaian lahan. “Targetnya, pembangunan fisik bisa segera dimulai setelah administrasi tuntas,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kunjungan ke lokasi longsor pertengahan April lalu, juga menegaskan pentingnya percepatan. “Karena dari hasil kajian teknis, jalan lama tak bisa dipakai lagi. Maka kita buka jalan baru,” katanya.
Pemerintah Kota Bogor pun membentuk tim khusus yang terdiri dari OPD terkait, seperti Dinas PUPR, Disperumkim, dan Dishub, yang akan berkoordinasi erat dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Bahkan, Pemkot sudah melobi Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, untuk mendapatkan dukungan pendanaan tambahan.
Meski biaya pembangunan jalan baru diperkirakan hanya sekitar Rp5 miliar, percepatan proses tetap menjadi fokus utama, mengingat kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap konektivitas wilayah Bogor Selatan segera pulih, aktivitas ekonomi warga kembali bergerak normal, dan risiko kemacetan akibat jalur alternatif yang kini padat bisa ditekan.
