Jakarta, denting.id – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian daerah serta menjaga kedaulatan negara. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (28/4), Zainal menjelaskan pentingnya perhatian terhadap daerah perbatasan yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal aksesibilitas dan distribusi barang.
Dengan luas wilayah mencapai 75 ribu kilometer persegi, Kaltara berbatasan langsung dengan negara bagian Malaysia, Sabah dan Sarawak, sepanjang 1.038 kilometer. Zainal menekankan bahwa lebih dari satu juta hektare hutan lindung yang dijaga oleh masyarakat adat perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi daerah.
“Jalan rusak yang memisahkan desa-desa di perbatasan membuat perjalanan hanya 60 kilometer memakan waktu hingga enam jam. Beberapa wilayah bahkan hanya dapat dijangkau dengan pesawat kecil atau melalui sungai deras,” kata Zainal. Ia juga menceritakan pengalaman pribadi yang menyentuh saat mengunjungi daerah perbatasan, di mana ia harus menempuh perjalanan tiga hari di hutan belantara dengan makanan seadanya.
Kesulitan distribusi bahan sembako di wilayah perbatasan menyebabkan harga bahan pokok melonjak tajam, misalnya satu sak semen yang bisa mencapai Rp900 ribu. Masyarakat di perbatasan kerap bergantung pada pasokan dari Malaysia. Zainal menyatakan, “Untung mereka masih NKRI, tetapi perutnya Malaysia.”
Selain itu, Zainal juga menyoroti pentingnya subsidi angkutan orang dan barang yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara sebesar Rp15 miliar per tahun untuk mendukung kebutuhan masyarakat perbatasan. Namun, ia khawatir anggaran tersebut akan menyusut akibat kebijakan efisiensi.
Baca juga : Lewat BAM, Aspirasi Rakyat Bisa Lebih Didengar
Gubernur Kaltara ini juga mendorong agar kendaraan masyarakat Krayan yang berpelat nomor Malaysia diberikan status khusus, mirip dengan perlakuan di Batam dan Sabang, untuk memastikan kendaraan tersebut tetap berada dalam pengawasan NKRI.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi tantangan distribusi barang, Zainal mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara sedang mendiskusikan pembangunan jalur penghubung antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. “Kami berharap, sembako tidak lagi datang dari Sarawak, tetapi sudah bisa dipasok dari Samarinda,” tutupnya.
Pembangunan infrastruktur di perbatasan, menurut Zainal, bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial yang harus diperjuangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Baca juga : PSU Pilkada Serang: Zakiyah-Najib Raih Kemenangan Besar
