Jakarta, denting.id – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki sensor keamanan bawah laut yang sangat diperlukan untuk mendeteksi kapal selam asing. Pengadaan alat tersebut masih dalam proses pengajuan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.
Dalam rapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (28/4), Laksamana Ali menjelaskan bahwa salah satu alat yang seharusnya dipasang adalah fixed sonar, namun Indonesia belum memilikinya. Ali menyatakan bahwa tanpa sensor bawah laut, kemampuan TNI AL dalam mendeteksi kapal selam asing yang melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi sangat terbatas.
“Jadi harusnya ada fixed sonar yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki,” kata Laksamana Ali.
Ali menekankan bahwa saat ini, TNI AL sedang mengembangkan Sistem Pusat Komando Pengendalian (Sispuskodal) tahap pertama untuk memperkuat pengawasan keamanan laut secara komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Sispuskodal ini sudah mampu melakukan pengawasan jarak jauh mencapai 50% dan pesisir serta perairan teritorial Indonesia sekitar 30%. Namun, pengawasan bawah laut Indonesia masih 0%.
Baca juga : Tito Siap Kaji Status Istimewa Surakarta
Untuk meningkatkan kemampuan pemantauan, TNI AL juga menjalin kerja sama dengan Singapura yang memiliki Information Fusion Center (IFC) yang canggih. Dalam kerja sama ini, TNI AL menempatkan International Liaison Officer (ILO) untuk membantu mengamati dan memberikan data terkait anomali kegiatan ilegal di kawasan.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menekankan bahwa Indonesia, dengan perairan yang mencapai 65% dari total luas wilayah NKRI, harus segera mengatasi masalah ini. “Ancaman bawah laut sangat luar biasa. Semahal apapun alatnya, kalau itu penting untuk menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib,” ujar Elita.
Dengan kondisi yang ada, Indonesia harus segera mengatasi kekurangan ini untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi ancaman bawah laut dan menjaga kedaulatan perairan NKRI.
