Jakarta, Denting.id – Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA) menyerukan penghentian program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Melalui pernyataan resminya, aliansi tersebut meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menghentikan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer, yang menurut mereka bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.
“Praktik mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisiplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional,” tegas Aliansi PKTA dalam siaran pers yang diterima Denting.id pada Minggu (4/5/2025).
Koalisi tersebut menilai bahwa pendekatan militeristik terhadap anak-anak justru berisiko menimbulkan kekerasan baru dan tidak menyentuh akar persoalan penyimpangan perilaku anak. Mereka menekankan bahwa anak-anak tidak bisa diperlakukan seperti pelaku kriminal, mengingat tindakan mereka sering kali merupakan akibat dari faktor eksternal seperti pola asuh, tekanan lingkungan, atau pengaruh teman sebaya.
Aliansi juga mengingatkan catatan buruk kekerasan aparat terhadap warga sipil, termasuk anak-anak. Mengacu pada data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), terdapat 64 kasus kekerasan TNI terhadap warga sipil antara Oktober 2023 hingga September 2024. Di antaranya, beberapa korban adalah anak di bawah umur—termasuk kasus MHS yang tewas usai dianiaya anggota TNI dalam insiden tawuran.
“Corak militeristik yang demikian justru sangat berpotensi mengancam kebebasan anak. Mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan psikologis dan sosialnya,” lanjut pernyataan tersebut.
Selain itu, Aliansi PKTA juga menyoroti efek psikologis dari pelabelan negatif terhadap anak-anak yang mengikuti program ini. Mereka menilai bahwa pengiriman ke barak militer bisa memperparah stigma sebagai “anak nakal”, dan membuat proses rehabilitasi semakin sulit.
Aliansi mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan berbasis keluarga dan pendidikan. Solusi yang lebih berkelanjutan, menurut mereka, adalah penguatan sistem pendampingan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini diyakini mampu memberikan pelatihan bagi orang tua serta intervensi yang lebih ramah anak.
Diketahui, program pembinaan karakter semi-militer ala Gubernur Dedi Mulyadi telah berjalan sejak Kamis, 1 Mei 2025. Purwakarta dan Bandung menjadi dua daerah pertama yang menjalankan skema ini. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 69 siswa tingkat sekolah menengah pertama telah dikirim ke barak militer sebagai bagian dari pelatihan.
Baca juga : Prabowo Teken Prasasti Peresmian Terminal Khusus Haji di Bandara Soetta
Aliansi PKTA menegaskan bahwa tanggung jawab negara adalah memastikan tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh perlindungan, bukan melalui pendekatan koersif yang berpotensi melanggar hak asasi mereka.
