Bogor, denting.id – Pemerintah Kota Bogor tancap gas melanjutkan proyek pembangunan Kantor Pemerintahan Baru di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Tahun 2025 ini, pembangunan akses jalan menuju lokasi kantor baru menjadi langkah awal menuju pemindahan pusat administrasi ke kawasan timur kota.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pihaknya akan memulai pembangunan fisik dengan merealisasikan akses jalan penghubung antarlahan, sekaligus mereviu ulang Detail Engineering Design (DED) yang sebelumnya telah disusun.
“Tahun ini kami akan review DED yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie kepada Radar Bogor, Senin (5/5/2025).
Dedie menjelaskan, pembangunan jalan ini tidak hanya akan menunjang aksesibilitas menuju Kantor Pemerintahan Baru, tetapi juga diharapkan mampu menjadi solusi atas kepadatan lalu lintas di kawasan Bogor Timur. Jalan baru ini dirancang menghubungkan kawasan strategis seperti Parungbanteng, Sumarecon, hingga Tol Bogor Selatan.
“Ke depan tidak lagi ada bottleneck di Bogor Timur. Akses ini bisa jadi alternatif jalan dan menyelesaikan masalah kemacetan,” tambahnya.
Baca juga : Misteri Mayat di Tumpukan Sampah Bojongkoneng Bogor
Balai Kota Baru dengan Konsep Ramah Lingkungan
Rencana pemindahan Kantor Pemerintahan Kota Bogor ke Kampung Cikeas, Katulampa, sudah lama dicanangkan. Di atas lahan seluas enam hektare, Pemkot Bogor akan membangun kawasan terpadu yang mencakup Gedung Balai Kota (Balkot) baru dan berbagai fasilitas pemerintahan lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi, mengungkapkan bahwa Balkot baru akan mengusung konsep green building yang hemat energi dan ramah lingkungan.
“Bangunan ini akan memanfaatkan pencahayaan alami dan memiliki sirkulasi udara yang baik, sehingga tidak banyak menggunakan listrik atau pendingin ruangan,” jelas Rudy.
Balkot baru dirancang memiliki 8 lantai dan mampu menampung hingga 18 dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembangunan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan kantor-kantor dinas yang selama ini tersebar di tengah permukiman warga.
“Kecuali Dinas PUPR dan DLH yang punya alat-alat berat, semua dinas akan digabungkan ke dalam kawasan Balkot baru,” tambah Rudy.
Pelayanan Publik Terpusat dan Lebih Efisien
Dengan pemindahan ini, Pemkot Bogor berharap pelayanan publik menjadi lebih terpusat dan efisien. Selama ini, keberadaan OPD yang tersebar menyebabkan warga harus berpindah-pindah lokasi untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Pemerintah Kota Bogor optimistis, kehadiran Kantor Pemerintahan Baru yang terintegrasi, modern, dan ramah lingkungan akan menjadi tonggak baru dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di kota hujan.
Baca juga : Ojol Tewas Dibacok di Leuwiliang, Polisi Selidiki Motif
