Bandung, denting.id – Di tengah polemik wacana vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan tampil dengan tawaran solusi konkret. Alih-alih pendekatan ekstrem seperti sterilisasi, Iwan menekankan pentingnya perbaikan sistem dari hulu ke hilir: mulai dari pendataan akurat di tingkat RT/RW, transparansi penyaluran, hingga pendampingan langsung terhadap keluarga miskin.
“Masalah bansos itu kompleks, tidak bisa diselesaikan dengan cara instan. Yang kita butuhkan adalah sistem yang adil dan manusiawi,” kata Iwan, Selasa (6/5/2025).
Menurutnya, persoalan utama dalam distribusi bansos adalah lemahnya pendataan dan tidak meratanya edukasi keluarga berencana. Untuk itu, ia mengusulkan agar musyawarah warga di tingkat RT/RW dijadikan dasar validasi penerima bansos. Hasil musyawarah ini kemudian diumumkan secara terbuka, guna mencegah kecemburuan sosial dan protes warga.
“Kalau transparan dari bawah, warga akan lebih percaya dan penerimanya juga lebih tepat,” tegasnya.
Baca juga : Inflasi RI Terkendali, Prabowo Puji Kepemimpinan Jokowi
Selain pembenahan data, Iwan juga mendorong agar bansos diberikan dengan batas waktu yang jelas dan terintegrasi dengan program pelatihan kerja. Warga miskin tidak cukup hanya diberi bantuan, tapi juga harus dibekali keterampilan agar bisa mandiri secara ekonomi.
Ia juga menekankan perlunya petugas konseling yang aktif mendampingi keluarga miskin. “Bukan hanya soal uang, tapi juga edukasi keluarga, pengelolaan keuangan, dan dukungan usaha kecil,” ujarnya.
Wacana vasektomi sebelumnya menuai kritik keras setelah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan ide menjadikan KB pria sebagai syarat bansos dalam rapat koordinasi akhir April lalu. Sejumlah pihak, termasuk MUI dan Komnas HAM, menolak keras usulan tersebut karena dianggap melanggar hak asasi dan norma agama.
Menanggapi kontroversi itu, Iwan menyatakan bahwa upaya menekan angka kemiskinan tetap bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan hak warga untuk berkeluarga.
“Vasektomi bukan solusi. Yang kita butuhkan adalah keberpihakan pada rakyat melalui sistem yang bersih, transparan, dan solutif,” tandasnya.
Baca juga : Sidang Kabinet Rasa Santai, Prabowo Buka Akses Media
