Bandung, denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyampaikan penolakannya terhadap wacana vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos). Ia mengusulkan solusi alternatif yang lebih sistematis dan manusiawi, dimulai dari perbaikan pendataan di tingkat RT/RW hingga pendampingan keluarga miskin.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kontroversi yang muncul setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan vasektomi sebagai bagian dari program keluarga berencana yang dikaitkan dengan bansos.
Menurut Iwan, persoalan bansos seharusnya ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Ia menilai polemik vasektomi terjadi akibat lemahnya sistem pengelolaan data serta kurangnya edukasi soal keluarga berencana.
“Niatnya Pak Gubernur mungkin baik, ingin mengurangi kemiskinan. Tapi pengalaman saya di dewan, masalah bansos dan kemiskinan itu kompleks dan ada tahap krusial dari hulu ke hilir. Mau cepat bisa, tergantung komitmen Pemprov,” ujar Iwan, Selasa (6/5/2025).
Perbaikan Sistem dan Keterbukaan Data
Iwan menegaskan bahwa pembenahan sistem pendataan bansos harus dimulai dari forum musyawarah warga di tingkat RT/RW. Data yang dihasilkan dari musyawarah itu kemudian diumumkan secara terbuka untuk menghindari kecemburuan sosial.
“Yang penting itu data dulu, buat terobosannya di RT/RW. Kadang warga protes karena yang lebih mampu dapat bantuan, sedangkan yang lebih butuh justru tidak,” katanya.
Data yang sudah diverifikasi secara terbuka tersebut kemudian bisa menjadi dasar untuk pemetaan jenis bantuan dan mempercepat penyaluran kepada warga yang tepat sasaran.
Bansos Harus Terukur dan Terintegrasi dengan Pelatihan
Iwan juga menekankan pentingnya menetapkan durasi pemberian bansos bagi tiap keluarga, sesuai kemampuan dan progres kemandirian ekonomi mereka. Menurutnya, bansos tidak seharusnya diberikan terus-menerus tanpa solusi jangka panjang.
Ia mendorong integrasi data bansos dengan program pelatihan kerja dan kewirausahaan. Warga penerima bantuan harus diarahkan ke lapangan kerja atau usaha seperti pertanian, proyek bangunan, hingga UMKM kuliner dan PKL.
“Kasih durasi, sampai kapan perlu dibantu. Kalau seumur hidup, berapa persen warga harus seperti ini? Itu harus jelas,” tegasnya.
Baca juga : Puan: RUU Perampasan Aset Nunggu KUHAP!
Usulan Petugas Konseling untuk Pendampingan
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Iwan mengusulkan agar pemerintah menurunkan petugas konseling keluarga dan usaha ke lapangan. Mereka bertugas mendampingi keluarga miskin dalam perencanaan ekonomi dan keluarga, serta memberikan edukasi soal manajemen keuangan.
“Adakan petugas konseling. Jangan diam, datangi rumah-rumah warga. Biar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan,” ucapnya.
Kontroversi Vasektomi sebagai Syarat Bansos
Wacana vasektomi mencuat setelah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan rencana menjadikan KB pria, termasuk vasektomi, sebagai salah satu syarat bansos dalam rapat koordinasi di Depok, 29 April 2025. Bahkan, ia menyebut akan memberi insentif Rp 500 ribu bagi yang bersedia menjalani vasektomi.
Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai pihak. MUI Jabar menyebut vasektomi sebagai tindakan haram menurut fatwa ulama, kecuali dalam kondisi darurat. Komnas HAM pun menilai kebijakan tersebut melanggar hak dasar warga.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi kemudian mengklarifikasi bahwa vasektomi bukan syarat mutlak, melainkan salah satu opsi dalam program keluarga berencana.
“Itu hanya satu pilihan. Banyak alternatif lain yang bisa ditempuh,” kata Dedi.
Penegasan Hak dan Keadilan Sosial
Iwan Suryawan menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Solusi yang ditempuh tidak boleh bersifat instan atau memaksa warga untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan mereka.
“Yang penting bukan memaksa, tapi memperbaiki sistem dan memberdayakan warga agar keluar dari kemiskinan secara mandiri,” pungkasnya.
Baca juga : Inflasi RI Terkendali, Prabowo Puji Kepemimpinan Jokowi
