Bogor, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menolak keras wacana vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat. Ia menilai pendekatan semacam itu ekstrem dan bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam pernyataannya, Selasa (6/5/2025), Iwan mengusulkan sejumlah solusi alternatif yang lebih komprehensif dan manusiawi, termasuk pembenahan sistem pendataan bansos dari tingkat RT/RW, pemetaan jenis bantuan, edukasi keluarga, hingga pelatihan kerja bagi warga miskin.
“Masalah bansos tidak bisa diselesaikan dengan cara instan seperti vasektomi. Yang lebih penting adalah memperbaiki data dan melakukan pendampingan dari hulu ke hilir,” ujar Iwan.
Iwan juga mengkritik lemahnya sistem informasi bansos dan kurangnya edukasi soal keluarga berencana. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan bansos agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Lebih lanjut, Iwan mendorong penerapan sistem konseling keluarga dan usaha di tiap wilayah. Petugas pendamping ini akan membantu warga miskin dalam merencanakan keluarga, mengelola keuangan, dan merintis usaha mandiri.
Baca juga : Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan, Desak Percepatan Lahan dan Jalan Baru ke Batutulis
Polemik vasektomi mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut rencana menjadikan KB pria sebagai syarat bansos. Wacana itu menuai penolakan dari MUI, Komnas HAM, hingga Menko PMK. Dedi belakangan mengklarifikasi bahwa vasektomi hanyalah salah satu opsi KB dan bukan syarat mutlak.
