Jakarta, Denting.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip HAM.
“Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau—bukan mengirim ya—tapi mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Karena kalau itu dilakukan bukan yang disebut corporal punishment,” ujar Natalius di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Natalius menjelaskan bahwa corporal punishment merujuk pada hukuman fisik, seperti pemukulan oleh pendidik, yang tidak sesuai dengan prinsip HAM. Ia menilai pendekatan yang diterapkan Dedi Mulyadi justru bertujuan membentuk mental, karakter, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab siswa.
Bahkan, jika program ini menunjukkan hasil positif, Natalius menyatakan siap mengusulkan agar diterapkan secara nasional. “Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan peraturan agar ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau memang bagus,” ujarnya.
Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyarankan agar program tersebut dikaji ulang karena lembaga militer tidak memiliki wewenang untuk memberikan pendidikan kepada warga sipil.
“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” kata Atnike saat ditemui di Jakarta, Jumat (2/5).
Atnike menambahkan, membawa siswa ke barak untuk mengenalkan profesi militer tidak menjadi persoalan. Namun, pelatihan ala militer kepada siswa sipil tidak sesuai dengan fungsi TNI.
Kritik juga disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. Politikus PDI-P itu menilai bahwa tidak semua persoalan, termasuk yang berkaitan dengan siswa bermasalah, harus diselesaikan dengan pendekatan militer.
“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara. Termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie dalam pernyataan tertulis, Rabu (30/4).
Baca juga : KPK Selidiki Dugaan Korupsi Jampidsus Kejagung Terkait Lelang Saham PT GBU
Bonnie menegaskan pentingnya kajian matang atas rencana ini. Menurutnya, ada banyak cara untuk membentuk karakter siswa tanpa harus mengadopsi pendekatan militeristik yang ia sebut sebagai “cara instan”.
