Bogor, denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari PKS Iwan Suryawan mengajak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menterjemahkan “bareng” DPRD Jawa Barat soal orkestrasi kebijakan yang dianggap bisa jalan sendiri dan kebijakan perlu diskusi dengan dewan.
Hal ini penting, kata Iwan, untuk menepis bahwa Dedi Mulyadi berkarakter ingin dililhat sendirian “one men show” dalam pembangunan di Jawa Barat yang syarat kepentingan politik pribadi, karena enggan melibatkan perwakilan rakyat dan terkontrol dalam penggunaan anggaran.
Belum lama ini, terjadi walkout dari fraksi PDIP saat Iwan membuka rapat paripurna DPRD Jawa Barat mengenai dua Raperda, tepatnya pada Jumat (16/5/2025). Sebelum membahas Raoerda, PDIP menuntut klarifikasi Dedi Mulyadi atas pernyataannya di Musrenbang di Cirebon yang dianggap merendahkan eksistensi DPRD Jawa Barat, karena tidak ingin terlalu banyak melibatkan dewan dalam kebijakannya di pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Menurut data BPS pada tahun 2024, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai 50.345.200 jiwa atau sekitar 17,88% dari total penduduk Indonesia.
Dengan jumlah penduduk yang tinggi itu, Iwan menyebut tidak heran, Jawa Barat sangat strategis untuk komoditas politik yang bisa berpengaruh secara nasional.
Menurut dia, semua kebijakan Gubernur Jawa Barat seyogyanya terbuka pada DPRD Jawa Barat, karena pasti berdamak pada anggaran dan perlu peran semua pihak.
Selain itu, pembangunan karakter budaya Sunda, pendidikan maupun infrastruktur di Jawa Barat tidak bisa serta merta melibatkan uang non anggaran, yang justru dapat menimbulkan konflik kepentingan yang tidak terlihat di awal.
“Kita pahami pak Dedi Mulyadi sedang gigih berniat baik memberi karakter kepemimpinan. Tapi pemimpin yang baik tentu tidak hanya terlihat baik di depan lapisan masyarakat yang dituju. Sebaik-baiknya niat, tentu untuk kemanfaatan masyarakat luas, betul. Tapi, sebaik-baiknya tingkah laku, ada filosofi sapu nyere, kalau sendirian patah, kalau bareng-bareng kuat,” ujar Iwan, Senin (19/5/2025).
Wakil Ketua DPRD Jabar dari PKS ini menerangkan orkestrasi kebijakan dan anggaran sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka, seperti layaknya budaya Sunda yang dikenal ramah, tamah dan sopan santun terhadap satu sama lain.
Orang-orang Jawa Barat juga perlu dihindarkan dari karakter menggampangkan sesuatu, terlalu praktis, sehingga nilai kesabaran dan kesahajaan bisa terkikis dikemudian hari. Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada, kata Iwan, untuk mewakili masyarakat menjaga keseimbangan kebijakan dan anggaran serta mengawasi arah dan jalan kebijakan yang nyaman untuk semua masyarakat.
“Tentu dalam bernegara, uang rakyat untuk rakyat. Pemimpin bekerja untuk rakyatnya. Tetapi, kalau uang rakyat ada, tinggal dibagi secara bijaksana, kalau Pemprov Jabar lebih senang pakai uang non anggaran, contoh uang pribadi atau misal kelompok, hati-hati juga syarat kepentingan yang tidak terasa, oleh kita sendiri sebagai pemimpin,” katanya.
Iwan menyampaikan, bahwa semangat Dedi Mulyadi dalam memperkokoh nilai-nilai yang baik dari suku Sunda di masa lalu tentang pendidikan, perekonomian maupun infrastruktur tidak mungkin, tidak didukung oleh DPRD Jawa Barat.
Namun demikian, lanjutnya menjelaskan, porsi-porsi anggaran tidak baik jika ditabrak begitu saja. Selain sebaran suku penduduk di Jawa Barat, profesi, pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat, perlu rumusan bersama bagaimana penerapan program kebijakan gubernur bisa berjalan dan berdampak.
Sensus penduduk oleh BPS pada 2010 mencatat, persentase suku Sunda di Jawa Barat sebesar 71 persen lebih. Sedangkan 25 persen sisanya berbagai etnis di Indonesia.
Sedangkan Suku Batak di Jawa Barat 1,09 persen, Minangkabau atau Padang 0,63 persen, Tionghoa 0,59 persen. Kemudian, Melayu 0,44 persen. Suku asal Sumatra Selatan 0,22 persen, Lampung 0,22 persen, asal Banten 0,14 persen, Madura 0,10 persen, dan suku lain 0,99 persen.
Dari sisi pengusaha, jumlah total usaha kecil menengah (UMK) dan usaha menengah besar UMB: 4,599,247 usaha, terdiri atas 4,545,874 UKM dan 53,373 UMB.
Secara profesi, warga Jawa Barat banyak menggeluti industri otomotif, makanan dan minuman, tekstil dan garmen, serta sektor pertanian yang masih kuat di berbagai daerah.
Namun demikian, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat secara umum adalah Rp49.290.000 per tahun. Sementara, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar periode Agustus 2024 yang tembus diangka 6,75% tertinggi dibandingkan nasional 4,91%.
Dalam hal pendidikan, indeks Pendidikan Jawa Barat pada tahun 2020 mencapai 63,22, dengan rata-rata lama sekolah (RLS) 8,55 tahun dan harapan lama sekolah (HLS) 12,50 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Jawa Barat menyelesaikan pendidikan sampai tamat kelas 2 SMP, dan anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai lulus SMA atau setingkat Diploma 1.
Dengan segudang data dan masalah yang dihadapi Jawa Barat, Iwan memastikan tidak mungkin Dedi Mulyadi dapat menyelesaikannya sendiri melalui aksi-aksinya langsung ke masyarakat.
“Untuk menghadapi tantangan yang ril di masyarakat, saya yakin pak Dedi Mulyadi tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan berkeliling ke masyarakat. Butuh pemikiran, saran yang cukup untuk menterjemahkan aksi lapangan dengan kemampuan anggaran, strategi efektif secara jangka panjang maupun jangka pendek, perlu diskusi dengan dewan perwakilan rakyat itu sendiri. Kapan ada waktu gaskeun pak Dedi,” ujarnya.
Baca juga : Kebakaran Hebat di Padang, Polisi Sterilkan Lokasi
