Jakarta, Denting.id – Deretan isu politik dan hukum mengemuka sejak Senin (19/5/2025) hingga Selasa pagi, mencerminkan dinamika yang kian menguat di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari pernyataan Prabowo soal masa jabatan, usulan KPK mengenai pendanaan partai politik, hingga dugaan aliran dana judi online kepada Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menjadi sorotan utama.
Berikut lima isu politik-hukum terkini yang patut dicermati:
1. Prabowo Isyaratkan Tak Maju Lagi, Golkar: Ini Bahasa Politik Tingkat Tinggi
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan maju kembali dalam Pilpres 2029 jika tidak berhasil memenuhi janji-janji kampanyenya di periode pertama. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menilai pernyataan itu sebagai sikap kenegarawanan dan contoh “bahasa politik tingkat tinggi”.
“Pernyataan itu menunjukkan fokus Presiden pada hasil kerja, bukan sekadar ambisi kekuasaan,” ujar Sarmuji.
2. Usulan KPK soal Dana Parpol Disambut Kajian Pemerintah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar partai politik mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dari APBN guna menekan praktik korupsi akibat mahalnya biaya politik. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Hasbi, menyatakan Presiden Prabowo terbuka terhadap ide tersebut.
“Presiden punya agenda serius memberantas korupsi, dan usulan ini selaras dengan visi Asta Cita,” kata Hasan.
3. Munas XII SOKSI Digelar Hari Ini, Bahlil Dijadwalkan Hadir
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), organisasi sayap strategis Partai Golkar, menggelar Musyawarah Nasional ke-12 hari ini di Hotel Bidakara, Jakarta. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dijadwalkan hadir.
Munas ini akan memilih ketua umum baru sekaligus menjadi ajang konsolidasi internal menjelang agenda politik nasional ke depan.
4. Budi Arie Diduga Terima Dana Judi Online, Istana: Hormati Proses Hukum
Nama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, muncul dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai penerima aliran dana dari situs judi online. Pemerintah melalui PCO meminta publik menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Yang bersalah akan terbukti bersalah. Yang tidak, jangan dipaksakan,” ujar Hasan Hasbi.
5. KPK Terbitkan Edaran Terkait BUMN, Penanganan Korupsi Tetap Jalan
KPK menerbitkan surat edaran internal untuk mempertegas bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN tetap bisa diperiksa atas dugaan korupsi. Ini menyikapi UU Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak lagi mengategorikan pengurus BUMN sebagai penyelenggara negara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya tetap berpegang pada UU Nomor 28 Tahun 1999 untuk melanjutkan penegakan hukum di lingkungan BUMN.
Baca juga : Presiden Prabowo Temui Raja dan PM Thailand, Perkuat Hubungan Strategis RI–Thailand
Kelima isu tersebut mencerminkan betapa eratnya kaitan antara politik dan hukum dalam dinamika pemerintahan saat ini, sekaligus menegaskan pentingnya konsistensi dalam pemberantasan korupsi dan reformasi kelembagaan.
