Jakarta, denting.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa kunci keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya terletak di tangan pemerintah pusat. Justru, peran aktif pemerintah daerah terbukti menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Kemendagri, Senin (26/5), Mendagri Tito menegaskan perlunya pendekatan berbasis daerah dalam menekan angka inflasi nasional. Ia menyebut, sejak inflasi sempat melonjak hingga 5,95 persen pada tahun 2022, upaya pengendalian yang bersinergi antara pusat dan daerah menjadi sangat penting.
“Selama ini, pusat hanya punya dua instrumen utama: menjaga nilai tukar dan mengatur suku bunga. Tapi itu tidak cukup. Perlu pendekatan dari daerah karena mereka yang tahu langsung kondisi lapangan,” jelas Tito.
Berkat kolaborasi tersebut, inflasi nasional per April 2025 berhasil ditekan menjadi 1,95 persen year-on-year (yoy), angka yang berada dalam target pemerintah yaitu 2,5 persen ±1 persen.
Mantan Kapolri itu menjelaskan, inflasi ideal adalah yang menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen. “Kita ingin harga tetap terjangkau tapi produsen juga tidak rugi. Di sinilah peran penting daerah, menyesuaikan strategi sesuai kondisi masing-masing,” tegasnya.
Untuk menjaga konsistensi pengendalian, Tito menugaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memantau progres mingguan setiap daerah. Ia juga meminta Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengadakan rapat virtual rutin dengan seluruh sekretaris daerah (sekda).
Tak hanya itu, Tito mendorong agar kebijakan dana insentif fiskal yang selama ini diberikan kepada daerah dengan inflasi rendah, juga bisa diperluas ke daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Daerah yang berhasil menjaga inflasi dan menggerakkan ekonomi perlu kita beri apresiasi melalui insentif fiskal,” pungkasnya.
Baca juga : DPR Restui Empat Srikandi Belanda Bela Skuad Garuda Pertiwi
