Bandung,denting.id – Upaya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dikenal cekatan dalam menyikapi persoalan masyarakat menuai apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan. Namun, Iwan mengingatkan bahwa kecepatan harus tetap beriringan dengan ketertiban hukum dan sinergi kelembagaan.
Pernyataan ini disampaikan Iwan usai klarifikasi Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (22/5/2025), sebagai respons atas polemik yang mencuat usai Musrenbang di Cirebon. Dalam forum tersebut, Dedi dinilai sempat menyampaikan pernyataan yang dianggap merendahkan peran legislatif.
Walkout Fraksi PDIP dalam sidang pembahasan dua Raperda pada 16 Mei lalu memperlihatkan ketegangan yang sempat mengemuka. Namun, Iwan menilai klarifikasi Dedi sebagai langkah positif.
“Beliau memahami bahwa dinamika seperti ini adalah bagian dari otokritik. Itu menunjukkan keterbukaan,” kata Iwan, Minggu (25/5/2025).
Meski apresiatif, Iwan menekankan pentingnya kesesuaian antara tindakan di lapangan dan dasar hukum. Menurutnya, regulasi menjadi prasyarat agar setiap kebijakan tidak hanya cepat, tapi juga sah dan berkelanjutan.
“Tanpa backup regulasi, eksekusi kebijakan bisa dianggap melanggar aturan. Itu yang kami sampaikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pendekatan ‘gerak cepat’ Dedi yang selama ini menjadi ciri khas. Iwan mengakui efektivitasnya dalam beberapa kasus, namun mengingatkan bahwa banyak persoalan daerah tak bisa ditangani secara individual.
“Ada hal-hal yang bisa diselesaikan langsung oleh Gubernur, tapi banyak juga yang membutuhkan pendekatan kelembagaan—melibatkan dinas dan DPRD,” ujarnya.
Ia mengajak eksekutif untuk terus membangun pola kerja kolaboratif, agar kebijakan berdampak luas dapat disusun bersama, dalam bingkai aturan dan dialog formal.
“Medsos bukan ruang debat pejabat. Semua lebih baik dibahas dalam forum resmi,” tegasnya lagi.
Terkait komitmen Dedi terhadap peran DPRD, Iwan menyerahkan penilaian ke depan, sembari menegaskan bahwa dewan tetap akan menjalankan fungsi kontrol secara utuh.
“Kami bukan pemberi stempel. DPRD mitra strategis yang harus dilibatkan sejak awal,” katanya.
Dedi Mulyadi sendiri dalam klarifikasinya mengakui bahwa gaya kepemimpinannya kerap dianggap kontroversial. Ia menyebut, strategi langsung ke lapangan adalah cara untuk memastikan masalah ditangani tanpa kebocoran.
“Kalau saya koordinasikan dulu, bisa bocor. Jadi strategi kejut itu penting,” ucapnya.
Sebagai contoh, ia menyebut keberhasilan penanganan penambangan liar yang kini masuk jalur hukum dengan dukungan Kapolda Jabar.
Meski begitu, Dedi tetap menghargai kritik dari DPRD dan menyebutnya sebagai elemen penting dalam demokrasi.
“Kalau DPRD diam, justru harus dipertanyakan. Kritik artinya fungsi berjalan,” pungkasnya.
Baca juga : Sumur Bor Buka Rahasia Lama: Bom Mortir Aktif Ditemukan Warga Parung Panjang
