Jakarta, denting.id — Otonomi daerah harus menjadi jembatan keadilan sosial yang nyata, membawa pemerintahan lebih dekat ke rakyat dan meratakan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Demikian penegasan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam diskusi kebijakan di Jakarta, Senin (26/5).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penerapan otonomi daerah (otda) wajib mengedepankan keadilan sosial demi memperkuat pemerintahan lokal sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
“Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi,” ujar Bima saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran” di Kantor Great Institute Indonesia, Jakarta.
Dia mengajak seluruh peserta untuk melakukan refleksi mendalam terkait pelaksanaan otonomi daerah yang sejatinya dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Bima menyoroti pentingnya pengelolaan keberagaman daerah, optimalisasi potensi lokal, serta penekanan kesenjangan antarwilayah. Namun, ia juga mencatat masih ada sejumlah daerah yang kapasitas fiskalnya belum memadai, ditandai oleh ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dibanding pendapatan asli daerah (PAD).
“Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat biasanya dipimpin oleh pemimpin yang efektif, transparan, dan visioner,” ujarnya.
Selain itu, Kemendagri terus mendorong efisiensi anggaran di pemerintah daerah agar lebih fokus pada program-program substantif yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Presiden menginginkan hal-hal sederhana: rakyat ingin makan, sehat, sekolah, dan bekerja,” kata Bima.
Dia juga mengingatkan pentingnya dukungan bersama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui program strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
Forum diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, dan beberapa pemimpin daerah serta akademisi.
Baca juga : Iwan Suryawan Ajak Dedi Mulyadi Terjemahkan “Orkestrasi” Kebijakan Bareng DPRD Jabar, Hati-hati Uang Non Anggaran
Baca juga : Diplomasi Pancasila, Arah Baru Indonesia di Tengah Gejolak Global
